Page 9 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

prakerja dengan baik Kalau untuk perbaikan, menurut Rahmad perlu waktu. "Ya untuk solusi
perlu evaluasi, agar program ini tepat sasaran," ucapnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pada proses pendaftaran KPK
menemukan jumlah peserta yang direkrut terlalu sedikit. Padahal target dari tiga gelombang
pendaftaran kartu prakerja mencapai 9,4. juta orang. "Jumlah pekerja terdampak ada 1,7 juta,
data ini kami ambil dari Kemnaker. Tapi yang terdaftar secara online hanya 143 ribu orang,"
katanya.
Ia menyebutkan, KPK memberikan rekomendasi agar peserta yang disasar tidak mendaftar
secara daring untuk menjadi peserta program, tetapi dihubungi oleh manajemen pelaksana.
Selain itu,, KPK juga menilai, penggunaan fitur recognition untuk pengenalan peserta dengan
anggaran Rp 30,8 miliar tidak efisien, sehingga pengenalan peserta sebaiknya cukup
menggunakan NIK "Kami juga menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak
melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah," ungkapnya.

Sementara materi pelatihan, masih ujar Alex kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan
kompetensi yang memadai. Hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat, baik
materi maupun penyampaian secara daring. Padahal kurasi materi pelatihan perlu melibatkan
pihak-pihak yang kompeten.

Hal yang sama dikatakan Peneliti ICW Wana Alamsyah. Dia mengatakan, Indonesia Corrup-tion
Watch (ICW) menemukan sejumlah catatan terhadap program Kartu Prakerja. Dari hasil analisis
ICW, menurut Wana, ICW mendesak agar pemerintah untuk menghentikan program tersebut.
"Dari platform digital dan lembaga pelatihan hasil analisis ICW, terdapat 850 jenis pelatihan
yang diselenggarakan oleh 147 lembaga pelatihan dengan tidak menyebutkan standar harga,"
katanya.

Lembaga pelatihan diduga tidak memiliki pengalaman. Kemudian tidak adanya transparansi dan
standar dalam penetapan harga pelatihan oleh manajemen pelaksana dalam mengelola program
kartu prakerja. "Padahal dana yang digunakan untuk membiayai pelatihan daring ini adalah
bersumber dari APBN," ujarnya, (nas)

8