Page 4 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Alexander mengatakan hasil evaluasi tim KPK selama tiga pekan menunjukkan mayoritas dari
9,4 juta pendaftar Kartu Prakerja tak memenuhi kriteria sasaran. KPK mendata ada sekitar 1,7
juta penduduk yang terkena dampak pandemi Covid-19, tapi hanya 143 ribu di antara mereka
yang mendaftar. Proses pendaftaran ini juga dianggap bermasalah karena menggunakan
metode identifikasi wajah yang menghabiskan biaya hingga Rp 30,8 miliar. “Berlebihan pakai
face recognition,” ujar Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan.

KPK juga menduga penunjukan mitra pelatihan tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan
jasa yang sudah ditetapkan pemerintah. Apalagi ada dugaan lima dari delapan perusahaan
pelaksana program memiliki konflik kepentingan. Menurut Alexander, dari 1.895 pelatihan yang
berlangsung selama pandemi, hanya 327 yang memenuhi standar. Dia juga mempersoalkan
tidak ada mekanisme kontrol terhadap peserta untuk menyelesaikan pelatihan.

Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky
mengatakan pihaknya akan mempelajari temuan KPK itu. “Komite Cipta Kerja akan menelaah
lebih lanjut temuan tersebut,” katanya, Jumat, 19 Juni lalu.

KARTU SAKTI PENUH KONTROVERSI

MENJADI program kampanye Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019, Kartu Prakerja kini
menjadi jurus pemerintah mengatasi dampak ekonomi akibat wabah corona. Sejak awal
program ini dianggap memboroskan anggaran negara.
Program Awal

- Sebagai persiapan bagi para pencari kerja.

- Total anggaran Rp 10 triliun.

- Diikuti oleh 3 juta pencari kerja, dengan insentif Rp 300-500 ribu per bulan.

- Semua pelatihan dilakukan secara tatap muka.

Pandemi Covid-19

- Mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi untuk penganggur.

- Total anggaran Rp 20 triliun.

- Diikuti oleh 5,6 juta orang, dengan insentif Rp 600 ribu selama empat bulan.

- Pelatihan daring.

Temuan KPK
1. Proses pendaftaran peserta

- Badan pelaksana belum mengoptimalkan utilisasi nomor induk kependudukan untuk validasi
peserta.

- Pemborosan anggaran Rp 30,8 miliar dalam proses pemindaian wajah untuk validasi.

- Baru 8,4 persen pekerja terkena dampak yang terdaftar.

2. Kemitraan dengan platform digital

- Pemilihan delapan mitra tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

3