Page 3 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 3

Judul               KARTU PRAKERJA BERPOTENSI MERUGIKAN NEGARA
                 Nama Media          Majalah Tempo

                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         Pg18
                 Jurnalis            *
                 Tanggal             2020-06-22 06:23:00
                 Ukuran              228x197mmk
                 Warna               Halaman Warna
                 AD Value            Rp 131.250.000
                 News Value          Rp 656.250.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas
                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            positive



              Narasumber

              negative - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Ini juga merugikan keuangan negara karena
              metode pelatihannya hanya satu arah dan tidak punya mekanisme kontrol


              neutral - Pahala Nainggolan (Deputi Penindakan KPK) Berlebihan pakai face recognition
              positive  -  Panji Winanteya  Ruky  (Direktur  Kemitraan  dan  Komunikasi  Manajemen  Pelaksana
              Prakerja) Komite Cipta Kerja akan menelaah lebih lanjut temuan tersebut



              Ringkasan

              KOMISI Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah masalah dalam Kartu Prakerja. Wakil
              Ketua  KPK  Alexander  Marwata  mengatakan  pelaksanaan  program  pelatihan  secara  daring
              (online) berpotensi fiktif dan tidak efektif. “Ini juga merugikan keuangan negara karena metode
              pelatihannya hanya satu arah dan tidak punya mekanisme kontrol,” kata Alexander dalam jumpa
              pers, Kamis, 18 Juni lalu.

              Alexander mengatakan hasil evaluasi tim KPK selama tiga pekan menunjukkan mayoritas dari
              9,4 juta pendaftar Kartu Prakerja tak memenuhi kriteria sasaran. KPK mendata ada sekitar 1,7
              juta penduduk yang terkena dampak pandemi Covid-19, tapi hanya 143 ribu di antara mereka
              yang  mendaftar.  Proses  pendaftaran  ini  juga  dianggap  bermasalah  karena  menggunakan
              metode identifikasi wajah yang menghabiskan biaya hingga Rp 30,8 miliar. “Berlebihan pakai
              face recognition,” ujar Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan.


              KARTU PRAKERJA BERPOTENSI MERUGIKAN NEGARA

              KOMISI Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah masalah dalam Kartu Prakerja. Wakil
              Ketua  KPK  Alexander  Marwata  mengatakan  pelaksanaan  program  pelatihan  secara  daring
              (online) berpotensi fiktif dan tidak efektif. “Ini juga merugikan keuangan negara karena metode
              pelatihannya hanya satu arah dan tidak punya mekanisme kontrol,” kata Alexander dalam jumpa
              pers, Kamis, 18 Juni lalu.
                                                            2
   1   2   3   4   5   6   7   8