Page 152 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 152
rata-rata karyawan mengeluhkan hak-hak mereka yang diberikan pihak perusahaan yang
melakukan PHK tidak sesuai.
Mulai pesangon yang tidak sesuai hingga dugaan pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) yang dilakukan pihak perusahaan. "Mereka (kar jawan yang di-PHK) mengeluhkan itu
(hakyang diberikan tidak sesuai) rata-rata," jelas Asep. Setelah menerima laporan, pihaknya
kemudian memfasilitasi mediasi kedua pihak antara eks karyawan dan pihak perusahaan.
Menurut Asep, mediasi biasanya dilakukan lebih dari sekali hingga terdapat kesepakatan
bersama. "Tapi, ada juga yang satu kali pemanggilan (mediasi). Langsung ada kesepakatan
bersama," paparnya. Apabila tidak mencapai kese-patakan, Disnaker Kota Tangerang
mengarahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serang, Banten.
Sebab, lanjut Asep, Disnaker Tangsel tidak berwenang menindak pelanggaran yang dilakukan
pihak perusahaan. "Kalau memang ada pelanggaran, mereka (Disnaker Banten) yang akan
mengambil tindakan tegas setelah ada keputusan dar i pengadilan," tuturnya.
Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek Disnaker Kota Tangerang Agus S arulloh
menambahkan, tidak semua pemsahaan saatpandemi Covid-19 mengabaikan hak-hak
karyawannya. Misalnya, PT Shang Yao Fung yangmem-PHK 2.500 karyawan. Perusahaan
tersebut tetap menunaikan kewajiban kepada karyawan mereka. (dom/co4/fai)
151
