Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 154
MUHAMMADIYAH DUKUNG BP2MI BERANTAS SINDIKASI PMI ILEGAL
UPAYA Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dahulu bernama Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), mendapat dukungan dari
Muhammadiyah dalam pemberantasan sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI)
ilegal.
Dengan memodernisasi sistem pendataan secara ter-integrasi, BP2MI akan menjadikan pekerja
migran sebagai WNI berstatus VVIP (very very imponant person).
Demikian intisari pertemuan Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan Sekretaris Umum PP
Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang digelar Jumat (19/6).
"Kami paparkan arah kebijakan BP2MI hingga tahun 2024, melalui sembilan prioritas program
BP2MI," ucap Benny dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Kesembilan program itu meliputi pemberantasan sindikat PMI nonprosedural, penguatan
kelembagaan dan reformasi birokrasi, menjadikan PMI sebagai WIP dengan memberikan
pelayanan dan perlindungan maksimal, serta modernisasi sistem pendataan secara terintegrasi.
"Selain itu, kami juga ingin adanya pembebasan biaya penempatan, pembenahan penempatan
PMI sea-based (awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran), penguatan skema
penempatan PMI dalam rangka peningkatan penempatan PMI trampil dan profesional,
pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarganya di dalam dan luar negeri, dan
peningkatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholder terkait tata kelola penempatan dan
perlindungan PMI," ungkap Benny.
Dalam pertemuan itu, Benny mengatakan dirinya diperintahkan langsung oleh Presiden Joko
Widodo untuk menyikat habis sindikat penempatan PMI. Ia pun diminta membentuk Satuan
Tugas Pemberantasan Sindikasi PMI Nonprosedural yang akan melibatkan unsur
kementerian/lembaga terkait dan penegak hukum.
Dalam catatannya, lanjut Benny, pada 2019, ada 3,7 juta PMI yang terdaftar dalam sistem
BP2MI telah menyumbang devisa negara sebesar Rpl59,6 triliun. Namun, data dari World Bank
menyatakan ada 9 juta PMI yang bekerja di luar negeri.
"Berarti ada selisih 5,3 juta PMI yang bekerja di luar negeri yang tidak terdaftar. Jadi, bisa
dibayangkan remitansi yang seharusnya didapatkan oleh negara dengan selisih angka tersebut.
Artinya, negara telah banyak dirugikan oleh sindikasi ini. Untuk itu, target kami ialah angka
remitansi naik, tetapi sindikasi pengiriman PMI nonprosedural menurun," tegas Benny.
Saat mendengar paparan itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan
dukungan lembaganya atas terobosan revolusioner BP2MI untuk melawan sindikat pengiriman
PMI ilegal itu.
"Tidak hanya karena negara harus melindungi warganya, tetapi juga merupakan muruah
bangsa," ucap Abdul Mu'ti. (Des/E-2)
"Berarti ada selisih 5,3 juta PMI di luar negeri yang tidak terdaftar. Artinya, negara telah banyak
dirugikan oleh sindikasi itu."
Benny Rhamdani
Kepala BP2MI
153
