Page 375 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

neutral - Panji Winanteya Ruky (Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem
PMO Kartu Prakerja) Jadi saya perlu klarifikasi, tidak ada penunjukan, murni atas perjanjian
kerja sama kedua pihak

positive - Panji Winanteya Ruky (Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan
Ekosistem PMO Kartu Prakerja) Dan yang terpenting memiliki kerja sama dengan lembaga
pelatihan yang memiliki program berbasis kompetensi kerja. . Jika swasta, harus berbadan
hukum perseroan terbatas dan memiliki izin usaha
positive - Panji Winanteya Ruky (Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan
Ekosistem PMO Kartu Prakerja) Jadi untuk pembiayaan dan fee urusan platform digital dan
lembaga pelatihan. . Kami tidak ikut di situ. Aturannya sama semua, tidak ada special treatment
ke salah satu mitra
positive - Panji Winanteya Ruky (Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan
Ekosistem PMO Kartu Prakerja) Masyarakat sendiri yang akan menimbang dan menggunakan
kebijakan itu. Tugas pemerintah adalah menyediakan pilihan sebesarbesarnya

Ringkasan
Sederet masalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dilakukan secara online dinilai tidak
efektif dan berpotensi merugikan keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun
meminta pemerintah menghentikan sementara gelombang ke-4 program tersebut. Pemerintah
harus mengevaluasi pelaksanaan gelombang 1-3 yang sudah telanjur bergulir. Dan memperbaiki
tata kelola yang semrawut.

KPK: SETOP KARTU PRAKERJA!

TEMUKAN EMPAT MASALAH

Sederet masalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dilakukan secara online dinilai tidak
efektif dan berpotensi merugikan keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun
meminta pemerintah menghentikan sementara gelombang ke-4 program tersebut. Pemerintah
harus mengevaluasi pelaksanaan gelombang 1-3 yang sudah telanjur bergulir. Dan memperbaiki
tata kelola yang semrawut.

Hal itu merujuk hasil kajian KPK yang dilakukan selama tiga pekan. Wakil Ketua KPK Alexander
Marwata mengatakan, pihaknya mengidentifi kasi sejumlah persoalan dalam 4 aspek terkait
pelaksanaan Prakerja. "Sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi
program," ujar Alex dalam konferensi pers di gedung KPK, kemarin (18/6).

Empat aspek yang dimaksud antara lain proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital,
materi pelatihan, dan pelaksanaan program. Terkait proses pendaftaran, Alex menyebut
sejatinya ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) pemutusan hubu ngan kerja (PHK) berdasar
data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Penyelanggara Jami nan Sosial
(BPJS) Ketenaga kerjaan. Dari jumlah pekerja ter dampak itu hanya 143 ribu yang mendaftar.

Sedangkan 9,4 juta pendaftar hingga gelombang ketiga dinilai bukan target yang disasar
program Prakerja. Dengan demikian, peng gu naan fitur face recogini tion senilai Rp30,8 miliar
untuk kepentingan pengenalan peserta dalam proses pendaf taran itu menjadi tidak efisien.
"Penggunaan NIK dan keang gotaan BPJAMSOSTEK sudah memadai," paparnya. Terkait

374