Page 376 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

kemitraan platform digital, kajian KPK meng identifikasi kerja sama dengan 8 platform digital
tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penetapan platform digital sebagai
mitra resmi pemerintah yang dilakukan Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 itu juga tidak
sesuai pasal 35 dan pasal 47 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko)
Nomor 3/2020. Sebab, penetapan dilakukan sebelum manajemen pelaksana terbentuk.

KPK juga mengidentifikasi adanya konflik kepentingan (conflict of interest) pada 5 platform
digital dengan lembaga penyedia pelatihan (LPP). Itu mengingat sebanyak 250 dari 1.895
pelatihan adalah milik LPP yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.
Sebelumnya, persoalan konflik kepentingan itu menuai banyak kritik dan tanggapan negatif dari
banyak pihak. Menurut Alex, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan
LPP.

"Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi (konflik kepentingan) harus dihentikan
penyediaannya," tuturnya. KPK juga merekomendasikan Komite Cipta Kerja agar meminta legal
opinion dari Jamdatun Kejaksaan Agung tentang kerja sama dengan 8 platform digital itu.
"Apakah (8 platform digital) itu termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah?" imbuh dia. KPK juga
menyoroti materi pelatihan yang tidak dilakukan dengan kompetensi memadai. Bahkan,
pelatihan yang me menuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 24
persen dari 1.895 pelatihan.

Dan hanya 55 persen dari 457 pelatihan yang dapat diberikan secara daring. Bukan hanya itu,
dari 327 sampel pelatihan juga ditemukan 89 persen (291) tersedia secara gratis di internet.
Alex menambahkan, pelaksanaa n program Prakerja secara dalam jaringan (daring) berpotensi
fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan yang hanya satu
arah. Pelaksanaan porgram juga tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyeles aian pelatihan
yang sesungguhnya oleh peserta. "Pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta
yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket," katanya.

Atas kajian itu, KPK meminta pemerintah memperbaiki teknis pelaksanaan. Seperti mengubah
cara pendaftaran dengan cara menghubungi pekerja terdampak. Bukan membuka secara online
tanpa memverifikasinya dengan data whitelist dari Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Tidak perlu penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya," ujarnya. Untuk
diketahui, Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres Nomor 36/2020. Namun, dalam
situasi pandemi Covid-19, program itu menjadi semibantuan sosial (bansos). Anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang.

Komposisi nilai total insentif pascapelatihan sebesar Rp2,4 juta/orang. Dan insentif survei
kebekerjaan sebesar Rp150 ribu/ orang, lebih besar dari nilai bantuan pelatihannya itu sendiri
yaitu sebesar Rp1 juta/orang. Sementara itu, Project Management Office (PMO) program Kartu
Prakerja mengakui proses verifikasi masih manual. Selain itu, pihaknya juga terkendala sumber
daya yang terbatas.Makanya, masih terjadi penumpukan transaksi (backlog) peserta gelombang
pertama dan kedua. "Verifikasi masih manual. Belum automasi. Butuh beberapa hari untuk
menyelesaikan, memadankan, kemudian membayar insentif," kata Direktur Komunikasi,
Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem PMO Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky.

Panji menuturkan, PMO melakukan verifikasi berlapis untuk memastikan tepat sasaran. Agar
insentif benar-benar disalurkan ke rekening peserta kartu prakerja. Bukan pihak lain. Mulai dari
platform digital mengirim pemberitahuan kepada PMO. Kemudian, peserta segera melakukan
upgrade akun atau akun rekening. Untuk selanjutnya diverifikasi oleh mitra pembayaran.
"Proses automasi (verifikasi menggunakan sistem) masih dalam pengembangan. Tentunya
butuh waktu untuk memastikan sistem siap sehingga bisa meningkatkan kapasitas
pemrosesan," ujarnya. Dia menegaskan tidak ada konflik kepentingan.

375