Page 381 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 381
Ida mengatakan, selama ini persoalan dimulai dari proses pemberian izin bagi perusahaan yang
akan menempatkan awak kapal, proses rekrutmen dan pendataan, proses pelatihan dan
sertifikasi, proses pelatihan calon awak kapal, dan pengawasannya.
"Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan
agar dampak masalah yang ditimbulkan nantinya pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat
diminimalisir secara signifikan," tutur Ida.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
secara jelas menyatakan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal
berbendera asing merupakan bagian dari PMI. Pelindungan PMI mencakup pelindungan
sebelum, selama, dan setelah bekerja.
"PMI juga dilindungi dari segi hukum, sosial, dan ekonomi," imbuh Ida.
UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru tersebut disebutnya telah merumuskan
dan melindungi hak dan kewajiban PMI beserta keluarganya. Namun ia mengakui bahwa dalam
kenyataannya, masih terjadi kekerasan dan perbudakan modern di laut serta masih banyak hak-
hak PMI berikut keluarganya yang dilanggar.
Ia mengatakan untuk mewujudkan tata kelola penempatan awak kapal migran yang lebih baik,
pendayagunaan potensi laut nasional beserta isi yang terkandung di dalamnya mutlak dilakukan
untuk kepentingan bersama, sehingga laut Indonesia dapat dimanfaatkan oleh rakyatnya
sendiri.
"Kedepannya para nelayan atau awak kapal perikanan tidak lagi hanya bekerja di kapal asing
tapi juga kapal Indonesia yang baik," tutur Ida. (ark).
380
