Page 384 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 384

Judul               KPK Minta Prakerja Disetop
                 Nama Media          Fajar

                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         Pg19
                 Jurnalis            Jpg
                 Tanggal             2020-06-19 08:09:00
                 Ukuran              181x215mmk
                 Warna               Halaman Warna
                 AD Value            Rp 92.310.000
                 News Value          Rp 461.550.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas
                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            negative



              Narasumber

              neutral - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi
              (konÌik kepentingan) harus dihentikan



              Ringkasan

              Program Kartu Prakerja bermasalah. KPK meminta dihentikan sementara. PEMERINTAH harus
              mengevaluasi pelaksanaan gelombang I hingga III yang telanjur bergulir. Hal itu merujuk hasil
              kajian KPK yang dilakukan selama tiga pekan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan
              pihaknya mengidentiËkasi sejumlah persoalan dalam empat aspek terkait pelaksanaan prakerja.
              Empat aspek yang dimaksud adalah proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital,
              materi pelatihan, dan pelaksanaan program.
              Terkait proses pendaftaran, sejatinya ada 1,7 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan
              kerja  (PHK).  Data  itu  berasal  dari  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker)  dan  BP
              Jamsostek.  Dari  jumlah  pekerja  terdampak  itu,  hanya  143  ribu  yang  mendaftar  Prakerja.
              Sebaliknya,  9,4  juta  pendaftar  hingga  gelombang  ketiga  dinilai  bukan  target  yang  disasar
              program Prakerja. Terkait kemitraan platform digital, KPK mengidentiËkasi kerja sama dengan
              delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ). KPK juga
              mengidentiËkasi  adanya  konÌik  kepentingan  pada  lima  platform  digital  dengan  lembaga
              penyedia pelatihan (LPP).



              KPK MINTA PRAKERJA DISETOP

              Program Kartu Prakerja bermasalah. KPK meminta dihentikan sementara. PEMERINTAH harus
              mengevaluasi pelaksanaan gelombang I hingga III yang telanjur bergulir. Hal itu merujuk hasil
              kajian KPK yang dilakukan selama tiga pekan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan
              pihaknya mengidentiËkasi sejumlah persoalan dalam empat aspek terkait pelaksanaan prakerja.
              Empat aspek yang dimaksud adalah proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital,
              materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

                                                           383
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389