Page 383 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 383
AIRLANGGA: RUU CIPTA KERJA BAKAL MENJADIKAN INDONESIA PALING MAJU DI
ASEAN
Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan
saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih fokus menuntaskan
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja .
Dia yakin, RUU tersebut diundangkan, dapat membuat Indonesia menjadi negara terdepan se-
ASEAN. Airlangga menekankan, pembahasan beleid yang bertujuan menyederhanakan
birokrasi, peningkatan investasi dalam negeri, dan menciptakan tenaga kerja tersebut.
"Pada saat saya rapat dengan World Bank, saat World Economic Forum (WEF) dan lain
sebagainya, mereka selalu sebut UU cipta kerja ini akan mendorong Indonesia melakukan
transformasi dan kita bisa leading dibandingkan negara-negara lain di ASEAN," ujar Airlangga
dalam Seminar Nasional Kajian Ekonomi Hipmi, Kamis (18/6/2020).
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, kendati masih dalam pembahasan, namun secara harfiah
maksud dan ketentuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah disepakati parlemen. Hanya saja,
ada beberapa klaster masih dikaji lebih dalam, seperti soal ketenagakerjaan.
Adapun RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal yang terdiri dari sebelas
kluster.
Pertama, klaster penyederhanaan perizinan berusaha, Kedua, klaster persyaratan investasi.
Ketiga, klaster ketenagakerjaan. Keempat, klaster kemudahan perlindungan UMKM dan
Koperasi, Kelima, klaster kemudahan berusaha. Keenam, klaster dukungan riset dan inovasi.
Ketujuh, klaster administrasi pemerintahan. Kedelapan, klaster pengenaan sanksi. Kesembilan,
klaster pengadaan lahan. Kesepuluh, klaster investasi dan proyek strategis nasional. Kesebelas,
kawasan ekonomi.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Ekonomi Umarsyah mendukung DPR dan
pemerintah m enyelesaikan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja ( RUU Ciptaker ) yang saat
ini masih dibahas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR).
Umarsyah memberikan, catatan agar pembahasan RUU Cipta Kerja tidak terburu-buru dan harus
melibatkan masyarakat supaya menghasilkan regulasi yang baik. Dia menyatakan PBNU siap
duduk bersama dengan DPR dan memberikan masukan yang membagun terkait RUU Ciptaker.
"Konsentrasi masyarakat maupun DPR belum optimal karena masih fokus pada covid-19.
Terlambat sedikit tidak apa-apa, tapi lebih baik hasilnya. Ayo kita duduk bareng, kami siap
memberikan input," kata Umarsyah, Selasa (16/6/2020).
Umarsyah mengatakan, peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah hasil
kesepakatan sosial. Salah satu mekanisme yang perlu dilakukan adalah DPR melakukan dialog
untuk menerima masukan strategis terkait RUU Cipta Kerja .
Dengan komunikasi intensif antara DPR dan masyarakat, Umarsyah optimistis akan lahir
undang-undang yang menjawab persoalan masyarakat di tingkat akar rumput.
"Kalau diprosesnya benar dan DPR mau dengar dan mengenali persoalan di bawah, saya
optimistis akan lahir Undang-Undang Cipta Kerja yang menjawab persoalan di UMKM. Karena
sebenarnya persoalan ini bukan persoalan baru, ini persoalan lama yang berada di tataran
UMKM," ucap Umarsyah..
382
