Page 377 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Saat ini ada delapan platform mitra kartu prakerja yang menyatakan sanggup. Dan jumlah
tersebut akan terus bertambah. "Tidak ada hambatan untuk masuk ke sini (sebagai mitra kartu
prakerja). Asal memenuhi syarat sesuai Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 dan mau
bekerja sama memenuhi layanan masyarakat sesuai dengan aturan," bebernya. Menurut dia,
pemerintah tidak melakukan tender untuk menggandeng mitra pelatihan online. Hanya berbasis
kerja sama terbuka antara pemerintah dan platform yang menyatakan sanggup dan sesuai
dengan kriteria dalam pasal 26 Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian, untuk
teknis kerja sama, sesuai ayat 1 pasal 48 Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 yang
menyebut, pelaksanaan kerja sama manajemen pelaksana dan platform digital dilaku kan
melalui perjanjian kerja.

"Jadi saya perlu klarifikasi, tidak ada penunjukan, murni atas perjanjian kerja sama kedua
pihak," tegasnya. Sedangkan untuk kriteria platform digital, ada di pasal 47 yakni, dapat dikelola
pemerintah (seperti sisnaker) atau swasta. Dengan syarat, memiliki kecakupan berskala
nasional, sistem dan teknologi memadai mendukung program Kartu Prakerja, dan memiliki
portal atau situs aplikasi daring melalui internet yang digunakan untuk memfasilitasi program.
"Dan yang terpenting memiliki kerja sama dengan lembaga pelatihan yang memiliki program
berbasis kompetensi kerja.

Jika swasta, harus berbadan hukum perseroan terbatas dan memiliki izin usaha," papar Panji.
Dari perjanjian tersebut, kata Panji, manajemen pelaksana kartu prakerja tidak mem berikan
fee apa pun kepada mitra platform digital. Tapi, memberikan manfaat bantuan kepada peserta
untuk membayar biaya pelatihan yang ditetapkan mitra platform digital. "Jadi untuk pembiayaan
dan fee urusan platform digital dan lembaga pelatihan.

Kami tidak ikut di situ. Aturannya sama semua, tidak ada special treatment ke salah satu mitra,"
terangnya. Mengenai konten program Kartu Prakerja, Panji mengatakan, materi yang terdapat
dalam program tersebut telah melalui proses screening dan memiliki standar. Dan juga
pengajarnya bersertifikat. Selain itu, peserta bebas memilih materi pelatihan yang sesuai
kebutuhan atau minat yang ingin dipelajari. Ada 1.500 pelatihan yang beragam mulai dari
tingkat ringan sampai yang berat.

"Masyarakat sendiri yang akan menimbang dan menggunakan kebijakan itu. Tugas pemerintah
adalah menyediakan pilihan sebesarbesarnya," jelasnya.(han/tyo)

376