Page 59 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020
P. 59
negara dan konflik kepentingan platform digital dalam pelaksanaan Kartu PraKerja ini," ungkap
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada SINDOnews , Minggu (21/6/2020).
Menurut Timboel, pemerintah sudah selayaknya memperbaiki program yang digulirkan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut. Evaluasi harus segera dilakukan
karena program tersebut berkaitan dengan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja
(PHK).
"Sehingga pelaksanaan kartu PraKerja gelombang keempat dan seterusnya ini bisa dilanjutkan.
Pekerja yang ter-PHK semakin banyak dan mereka butuh bantuan dari pemerintah," imbuhnya.
Terkait pendaftaran, pemerintah juga bisa menghubungi perusahaan-perusahaan yang memang
melakukan PHK. Melalui data itu, maka peserta Kartu PraKerja nantinya lebih tepat sasaran dan
membuka akses kepada pekerja ter-PHK yang memang tidak memiliki akses mendaftar secara
online .
"Pemerintah bisa lebih menyeleksi pekerja yang ter-PHK. Bila pekerja tersebut mendapatkan
kompensasi PHK cukup besar misalnya Rp 50 juta ke atas, maka pekerja tersebut tidak menjadi
prioritas mendapatkan Kartu PraKerja," ujar dia.
Timboel juga meminta agar pelatihan yang disediakan delapan perusahaan platform digital
sebaiknya ditunda dulu hingga pelatihan offline atau tatap muka bisa dilaksanakan. Melalui
metode itu, peserta memiliki kesempatan untuk memilih pelatihan yang langsung bisa
dikerjakan di tempat pelatihan seperti mengelas, memperbaiki handphone, dan sebagainya.
(muh).
58
