Page 64 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2020

Asing (TKA) asal China di Kendari. 14 BEM itu di antaranya Universitas Halu Oleo (UHO),
Universitas Sulawesi Tenggara (Unisultra), Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) dan
Universitas Lakidende (Unilaki).

Pimpinan rapat 14 BEM Adi Maliano mengatakan, penolakan terhadap rencana masuknya
ratusan pekerja asal Tiongkok itu, didasari atas pertimbangan sembilan hal yang telah
disimpulkan dan disepakati dalam rapat koordinasi, Sabtu (20/6/2020).

Menurut Adi, memberikan restu kepada TKA masuk ke Sultra ini bertentangan dengan kondisi
wilayah Bumi Anoa ini yang masih darurat pandemi Covid-19.

Selain itu, mereka melihat saat ini banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada buruh
lokal, namun pemerintah justru memberi kesempatan kerja bagi tenaga asing.

Ditambah lagi, alasan penolakan mereka yakni terkait syarat administrasi terhadap 500 TKA ini
perlu dipertanyakan. Sebab, berkaca pada 49 TKA sebelumnya masuk bukan menggunakan visa
kerja melainkan visa kunjungan atau komersial.

"49 TKA kemarin menggunakan visa jalan-jalan, buka visa kerja. Ini seharusnya sudah menjadi
bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki. Pemerintah tidak konsisten, seharusnya kalau
bisa pemerintah evaluasi dulu. Makanya kami tolak," tegas BEM Unsultra ini dihubungi melalui
sambungan telepon, Minggu (21/6/2020).

Untuk menyuarakan penolakan itu, 14 BEM ini akan melakukan aksi demonstrasi dengan
menduduki Bandara Halu Oleo, pada gelombang pertama kedatangan 156 TKA asal negeri tirai
bambu, Selasa (23/6/2020) mendatang.

Hal itu bisa saja tidak dilakukan, lanjut Adi, jika Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi
menarik kembali keputusannya mengizinkan 500 TKA masuk dan membuat pernyataan
penolakan. Tetapi, jika, keinginan mereka tidak diindahkan oleh Gubernur, maka mereka akan
melakukan aksi demonstrasi.

"Tetap kita akan aksi, kalau tetap dipaksakan. Mungkin kita akan bergerak ke Bandara. Kita
masih diskusikan bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan. Kita masih menunggu respon
pemerintah sampai besok (Senin/22/6/2020)," pintanya.
Adi mengaku, sejauh ini sudah bertemu dengan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh.
Kedatangan mereka itu untuk meminta komitmen penolakan terhadap masuknya TKA. Apalagi,
ketua DPRD pernah menyatakan akan memimpin demonstrasi jika 500 TKA itu tetap dipaksakan
masuk di tengah pandemi.

Adi menambahkan, tumpuan harapan terakhir adalah DPRD sebagai lembaga yang mewakili
dan mendengarkan aspirasi rakyat. Sebab, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
yang lain sudah memberikan karpet merah bagi pekerja Taipan itu.

"Respon DPR berpegang pada penggunaan visa tapi tetap menolak. Kita menolak sama-sama
dengan persyaratan-persyaratan itu dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, di Bandara langsung kita
suruh pulang saja. Terserah, kita mau bentrok, mau apa, sudah begitu mi. Ini kan negaranya
kita," pungkas dia.
Sebelumnya, Gubernur Sultra Ali Mazi menyetujui kedatangan 500 TKA asal Tiongkok itu. Dia
menjelaskan 500 TKA yang akan didatangkan dua perusahaan raksasa yang bergerak di bidang
pertambangan ini telah sesuai prosedur, mulai dari administrasi perizinan hingga protokol
penanggulangan wabah virus corona atau Covid-19.

63