Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 185
Title UMP 2020 NAIK, HANIF DHAKIRI: PENGUSAHA MELANGGAR BISA DIPIDANA
Media Name tempo.co
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1261601/ump-2020-naik-hanif-dhakiri-pengu saha-
Page/URL
melanggar-bisa-dipidana
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi alias
UMP dan upah minimum kabupaten/kota tahun 2020 sebesar 8,51 persen dan Menteri
Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan perusahaan yang tidak mengikuti peraturan
bisa kena sanksi.
"Gak bisa. Itu wajib, akan ada sanksinya. Pembayaran upah minimum kan wajib, Kalau
enggak bayar upah minimum itu bisa dipidana," kata Hanif Dhakiri seusai acara Ngopi Teko
di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.
Dia mengatakan, sanksi yang akan diterapkan oleh pemerintah bisa bersifat administratif
hingga pemberhentian usaha. Namun menurut Hanif, apabila ada pengusaha yang merasa
keberatan bisa mengajukan proses penangguhan upah.
"Sanksinya banyak, ada yg sifatnya administratif, ada pemberhentian usaha, macam-
macam. Kalau ada yang tidak kuat kan bisa mengajukan penangguhan upah, itu mekanisme
yang tersedia kalau tidak ya tidak bisa," tuturnya.
Hanif mengungkapkan, memang ada saja pengusaha yang melanggar terkait aturan
pengupahan, maka denga segere Kemnterian Ketenagakerjaan akan melakukan pembinaan
hingga sampai penegakan hukum.
Menurutnya, aturan ini sudah diperhitungkan secara masak dengan mempertimbangkan
berbagai indikator. Jadi kenaikan upah minimum setiap tahunnya sudah menjadi keharusan.
"Secara kenaikannya disesuaikan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi,"
tambahnya.
Adapun, data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang digunakan untuk menghitung
upah minimum pada tahun 2020 bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS.
Berdasarkan surat Kepala BPS tertanggal 2 Oktober 2019, inflasi nasional berada pada
angka 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.
Sebelumnya, Hanif Dhakiri meminta para gubernur untuk menetapkan upah minimum 2020
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Penetapan UMP tersebut diminta memperhatikan Dewan Pengupahan Provinsi. Adapun bagi
provinsi yang masa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah berakhir, Hanif meminta
gubernur segera membentuk Depeprov yang baru.
Page 184 of 329.
