Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title MENAKER BANTAH KENAIKAN UMP HAMBAT DAYA SAING PELAKU USAHA
Media Name gatra.com
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://www.gatra.com/detail/news/451879/ekonomi/menaker-bantah-kenaik an-ump-
Page/URL
hambat-daya-saing-pelaku-usaha
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri membantah anggapan bahwa
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51% pada 2020 menghambat
daya saing usaha. "Kenaikan UMP merupakan mandat dari undang-undang," kata
Hanif, Jumat (18/10).

"Buruh juga kalau ditanya apakah puas? Ya pasti nggak puas. Jadi sebenarnya ini
adalah situasi yang win-win (sama-sama menang). Jadi mungkin bagi pengusaha

setidaknya sudah ada kepastian," jelasnya kepada awak media di Kantor
Kementerian Koordinator Perekonomian.

Menaker menilai, perhitungan UMP yang berdasarkan pada tingkat inflasi serta
pertumbuhan ekonomi tersebut sudah memberikan kepastian bagi pengusaha,
sehingga besaran kenaikan setiap tahun sebenarnya sudah bisa diprediksi.

"Itu juga cara pemerintah untuk membantu dunia usaha, sementara bagi
pekerjanya sendiri ada kepastian mengenai kenaikan upah setiap tahun. Kasarnya
itu tidak perlu ribut-ribut upah naik," katanya.

Namun, Ia mengakui kemampuan (skill) dari tenaga kerja masih menjadi pekerjaan
rumah bagi pemerintah. Hal ini disebabkan dominasi angkatan kerja yang
berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Itu lah kenapa pendidikan dan pelatihan vokasi digenjot termasuk salah satunya
menggunakan instrumen kartu prakerja pada 2020," ungkapnya.

Hanif menegaskan bahwa besaran UMP tersebut wajib dipatuhi oleh pelaku usaha.
"Kalau nggak bayar upah minimum itu bisa dipidana,"tegasnya.

Sementara, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menegaskan perhitungan
kenaikan upah buruh sudah sesuai. "UMP selama pakai formula pertumbuahan
ekonomi dan inflasi, menurut saya seusai peraturan yang belaku," katanya.

Page 182 of 329.