Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title SERIKAT PEKERJA TETAP TOLAK KENAIKAN UPAH MENGACU PP 78/2015
Media Name antaranews.com
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://www.antaranews.com/berita/1121450/serikat-pekerja-tetap-tolak- kenaikan-
Page/URL
upah-mengacu-pp-78-2015
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Serikat pekerja dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
menyatakan tetap menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Pasalnya, kenaikan tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun
2015 tentang Pengupahan yang dianggap kurang relevan karena menggunakan metode
penentu kenaikan UMP yang masih mengandalkan sidang rapat Dewan Pengupahan.

"Kalau ada PP, jadi buat apa ada dewan pengupahan dan untuk apa ada sidang," kata
Sekretaris Jendral KASBI, Sunarno saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Sunarno, PP itu jadi tidak relevan karena menjelaskan kenaikan UMP perlu melalui
sidang Dewan Pengupahan yang terdiri dari pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah
daerah. Artinya, menunggu Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai
pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, nilai UMP sudah bisa diputuskan.

Sebagai jalan lainnya, Sunarno berharap pemerintah bisa menggunakan UU Nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menyusun upah pekerja yang menjelaskan
kenaikan UMP dengan menghitung kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar.

"Kalau pakai UU, kami mau karena diaturan itu juga dijelaskan mengenai UMP," ucapnya.

Dihubungi dari lokasi lainnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal menilai dasar penghitungan UMP harus didahului dengan survei KHL di pasar
karena bisa menjadi tolok ukur upah yang akan diterima pekerja dalam memenuhi
kehidupannya.

Bahkan berdasarkan hasil survei serikat pekerja, UMP sebetulnya bisa naik mencapai 15
persen dari nilai sebelumnya pada 2020 mendatang.

"Penentuan UMP harus melalui survei KHL, kalau tidak itu melanggar UU Ketenagakerjaan,"
katanya.

Upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi DKI Jakarta diprediksi naik 8,51 persen atau
setara Rp335.376 menjadi Rp4.276.349 per bulan pada 2020 mendatang.

Angka sebesar itu diputuskan bila Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta mengikuti Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan bernomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian
Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2019.

Pewarta: Ricky Prayoga Editor: Ganet Dirgantara COPYRIGHT (c)2019 .

Page 177 of 329.