Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Laju inflasi sepanjang tahun 2019 ini cukup terkendali dengan rentang 2,48-3,49
persen. Angka inflasi terendah tersebut terjadi pada bulan Maret 2019, sedangkan
untuk yang tertinggi di bulan Agustus 2019.

Sejalan dengan hal itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh dari yang
ditargetkan oleh pemerintah di angka 5,3 persen seperti yang tertera di dalam APBN
2019. Pertumbuhan ekonomi saat ini masih berada di level 5,12 persen.

Bahkan untuk semester kedua di tahun ini targetnya diturunkan menjadi 5,2 persen
dengan turut mempertimbangkan perlambatan yang terjadi di kondisi perekonomian
global maupun regional. Kenaikan ini tentu akan disambut baik oleh para pekerja,
namun akan menjadi tantangan bagi perusahaan yang tengah menghadapi dampak
perlambatan global.

Sebagaimana diwartakan, unsur pengusaha di dalam Dewan Pengupahan
menyebut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 8,51 persen
cukup memberatkan karena ketentuan itu juga berlaku bagi pekerja baru, belum
berpengalaman dan yang masih lajang.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, Sabtu, kenaikan
tersebut memberatkan karena kondisi perekonomian global yang tidak menentu
sehingga berpengaruh pada beberapa sektor bisnis, seperti ritel akibat pukulan
bisnis online dan usaha padat karya karena penurunan daya beli masyarakat.

"Walaupun kenaikan UMP DKI sebesar 8,51 persen, namun dengan kondisi
ekonomi saat ini bagi pengusaha tetap menjadi beban berat," kata Sarman.

Kendati demikian, Sarman menyatakan kalangan pengusaha akan menghormati
dan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan dalam menentukan nilai UMP.

"Kami inginnya UMP naik di kisaran angka Rp4 juta saja, tapi kalau tidak mampu
(membayarnya), kami akan secepatnya mengajukan penangguhan kepada
pemerintah," ujar Sarman.

Pewarta: M Razi Rahman Editor: Adi Lazuardi COPYRIGHT (c)2019 .

Page 176 of 329.