Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 175
Title PERWAKILAN PENGUSAHA SEBUT KENAIKAN UMP DKI 8,51 PERSEN CUKUP BERAT
Media Name antaranews.com
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://www.antaranews.com/berita/1121346/perwakilan-pengusaha-sebut-k enaikan-
Page/URL
ump-dki-851-persen-cukup-berat
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Unsur pengusaha di dalam Dewan Pengupahan menyebut kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 8,51 persen cukup memberatkan karena
ketentuan itu juga berlaku bagi pekerja baru, belum berpengalaman dan yang masih
lajang.
Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, Sabtu, kenaikan
tersebut memberatkan karena kondisi perekonomian global yang tidak menentu
sehingga berpengaruh pada beberapa sektor bisnis, seperti ritel akibat pukulan bisnis
online dan usaha padat karya karena penurunan daya beli masyarakat.
"Walaupun kenaikan UMP DKI sebesar 8,51 persen, namun dengan kondisi ekonomi
saat ini bagi pengusaha tetap menjadi beban berat," kata Sarman saat dihubungi.
Kendati demikian, Sarman menyatakan kalangan pengusaha akan menghormati dan
mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
dalam menentukan nilai UMP.
"Kami inginnya UMP naik di kisaran angka Rp4 juta saja, tapi kalau tidak mampu
(membayarnya), kami akan secepatnya mengajukan penangguhan kepada pemerintah,"
ujar Sarman.
Untuk mekanisme penangguhan tersebut telah diatur dalam PP tersebut. Pengusaha
memiliki kesempatan hampir satu setengah bulan untuk mengevaluasi mengenai
kemampuan mereka dalam melaksanakan kenaikan UMP 2020 tersebut.
Selain itu, Sarman juga meminta kepada serikat pekerja untuk memahami kondisi
perekonomian tanah air. Dia juga menyarankan, mereka tidak menggelar aksi unjuk
rasa yang bisa mengganggu iklim bisnis dan investasi.
Upah minimum provinsi (UMP) di Provinsi DKI Jakarta diprediksi naik 8,51 persen atau
setara Rp 335.376 menjadi Rp 4.276.349 per bulan pada tahun 2020 mendatang.
Angka sebesar itu diputuskan bila Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta mengikuti
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bernomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tentang
Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
(PDB) Tahun 2019.
Pewarta: Ricky Prayoga Editor: Ganet Dirgantara COPYRIGHT (c)2019 .
Page 174 of 329.

