Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title UMP RESMI NAIK, PEMERINTAH PERLU TINJAU ULANG PP UPAH MINIMUM
Media Name antaranews.com
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://www.antaranews.com/berita/1121390/ump-resmi-naik-pemerintah-pe rlu-tinjau-
Page/URL
ulang-pp-upah-minimum
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Pemerintah dinilai perlu meninjau ulang peraturan pemerintah (PP) No
78/2015 mengenai Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai besaran upah
minimum, kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine
Kosijungan.

"Pemerintah dan serikat buruh perlu duduk bersama dan memikirkan skema
mengenai upah minimum yang mengakomodir kepentingan pekerja. Di saat yang
bersamaan, perlu dipikirkan juga dampak kenaikan upah minimum terhadap para
pengusaha, terutama di saat ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini," kata
Pingkan Audrine Kosijungan, Sabtu.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan PP No 78/2015, upah minimum dihitung
melalui formula upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian
antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan
ekonomi.

Dengan demikian, perubahan yang terjadi terhadap UMP pun bersifat progresif atau
dengan kata lain dapat dikatakan meningkat. Hal ini juga cukup mempermudah
perhitungan dikarenakan dapat diprediksi dari pola-pola laju pertumbuhan ekonomi
maupun tingkat inflasi per bulan.

Namun, lanjutnya, penghitungan upah tersebut dinilai akan lebih baik dilakukan
dengan mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Pingkan memaparkan, KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk
dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Penghitungan upah menggunakan
standar KHL mengacu pada Undang-Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Selain itu, ujar dia, jumlah komponen yang diperhitungkan di dalam KHL juga
berbeda antara pemerintah dengan serikat buruh.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan kenaikan UMP dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen. Sedangkan untuk
besaran UMP tahun 2020 akan ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing
Gubernur pada tanggal 1 November 2019 dan untuk UMK diumumkan paling lambat
pada 21 November 2019.

Page 175 of 329.