Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 216
Berdasar hitungan buruh, mengacu 84 item kebutuhan hidup layak yang diatur UU
13/2003 tentang Ketenagakerjaan, kenaikan UMP 2020 minimal 20%.
Buruh juga mendesak pemerintah mencabut PP No. 78 tahun 2015 yang telah
menghilangkan hak buruh untuk berunding dengan pengusaha dan pemerintah.
Aturan itu juga menyebabkan Indonesia jadi negara dengan upah buruh murah
dengan kesejahteraan yang rendah.
Meski buruh belum sepakat, Ade Sudrajat Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia
(API) mengaku pengusaha tak keberatan dengan angka 8,51%. "Dalam situasi
tertekan oleh kondisi global seperti sekarang ini masih memberikan kepastian
kepada kami (pengusaha)," katanya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani
menilai, kenaikan upah 8,51% sesuai perkiraan pengusaha. "Karena sesuai dengan
PP 78 tahun 2015," ujar Shinta, (17/10). Meski begitu, kata dia, kenaikan 8,51%
berat karena pengusaha menghadapi kesulitan di tengah pelambatan ekonomi serta
daya saing yang masih lemah.
Makanya, pengusaha minta perjanjian bilateral dengan para buruh agar mereka tak
mengalami kesulitan dalam, menaikkan upah di tahun depan
Page 215 of 329.
