Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title BURUH TOLAK KENAIKAN UMP 8,51 PERSEN, MAUNYA 20 PERSEN
Media Name suara.com
Pub. Date 18 Oktober 2019
https://www.suara.com/bisnis/2019/10/18/094358/buruh-tolak-kenaikan-um p-851-
Page/URL
persen-maunya-20-persen
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menolak dengan tegas kenaikan upah
yang akan diumumkan pemerintah sebesar 8,51 persen. Aspek malah meminta
kenaikan upah sebesar 20 persen untuk tahun 2020.

"Jelas kita tolak (kenaikan upah 8,51 persen), kami memintanya 20 persen," kata
Ketua Umum Aspek Mirah Sumirah saat dihubungi Suara.com, Jumat (18/10/2019).

Mirah menjelaskan, angka 20 persen kenaikan tersebut merupakan hitungan yang
sudah dihitung-hitung dengan baik dengan melibatkan setidaknya 84 item
Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurut dia 84 item KHL tersebut memberikan kejelasan yang jelas bagi para
buruh, dari sisi kesejahteraan. Maka dari itu Mirah meminta pemerintah menaikan
upah sebesar 20 persen.

"Dari 84 item KHL yang kami hitung secara internal, kami melihat kenaikan yang
layak sebesar 20 persen dari angka yang sekarang," ucap Mirah.

Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 8,51
persen. Kenaikan UMP itu akan diumumkan serentak pada 1 November 2019 dan
diberlakukan pada tahun 2020.

Dalam surat edaran, Menaker meminta daerah yang UMP dan UMK di bawah nilai
kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya.

Berdasarkan surat edaran itu, terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan
UMP dan UMK, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara
Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Page 219 of 329.