Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title ASOSIASI BURUH TOLAK KENAIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI 2020
Media Name tempo.co
Pub. Date 18 Oktober 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1261242/asosiasi-buruh-tolak-kenaikan-upa h-minimum-
Page/URL
provinsi-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan baru saja menaikkan upah minimum
provinsi dan upah minimum kabupaten/kota untuk tahun depan sebesar 8,51 persen.
Namun keputusan tersebut ditolak oleh para buruh yang tergabung dalam Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, seharusnya kenaikan upah minimum tahun 2020 berkisar
10 - 15 persen. Ini berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) yang menurut
perhitungannya ada 84 item. "Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum
sebesar 8, 51persen," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2019.

Iqbal mengatakan, penolakan juga karena kenaikan ini mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selama ini sudah ditolak
buruh Indonesia. Ia menuturkan, seharusnya PP ini direvisi dulu, khususnya yang terkait
dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum. "Dengan demikian, dasar
perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar," kata dia.

KHL yang digunakan dalam survei pasar yang mendasari kenaikan upah minimum itu sudah
disepakati Dewan Pengupahan Nasional, yakni dari 60 item menjadi 78 item. Namun Iqbal
menuturkan, KSPI menghitung seharusnya ada 84 item KHL yang harus dimasukkan.

Terlebih lagi, Iqbal mengungkapkan, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah
diatur, dasar hukum kenaikan upah minimum adalah menghitung KHL dari survei pasar.
Setelah hasil survei didapat, besarnya kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan
Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain.

"KSPI menilai, surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan. Apalagi sudah ada
keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak
keputusan Gubernur Jawa Barat yang membuat keputusan terkait nilai upah minimum
padat karya yang nilainya di bawah upah minimum yang berlaku," ungkap dia.

Sebagai langkah tindak lanjut besaran kenaikan upah itu , kata Iqbal, pihaknya akan
kembali menemui Presiden Jokowi. Mereka akan meminta agar Jokowi segera membentuk
tim revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 sesuai janji presiden yang disampaikan saat Hari Buruh
2019 dan pertemuan dengan KSPSI dan KSPI pada tanggal 1 Oktober 2019.

Page 223 of 329.