Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 215

Title          KENAIKAN UMP 2020 MASIH MEMANTIK POLEMIK
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      18 Oktober 2019
               Page/URL       https://insight.kontan.co.id/news/kenaikan-ump-2020-masih-memantik-pol emik
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative








               Kementerian Tenaga Kerja akhirnya menetapkan acuan Upah Minimum Provinsi
               (UMP) 2020 sebesar 8,51%. Besaran kenaikan upah ini langsung memantik protes,
               baik buruh dan pengusaha.

               Besaran acuan kenaikan UMP ini ditetap lewat surat edaran Menteri
               Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019. Penghitungan
               angka kenaikan 8,51% berdasarkan akumulasi dari tingkat inflasi nasional dan
               pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019.

               Inflasi nasional sampai September 2019 tercatat 3,39% dan pertumbuhan ekonomi
               nasional 5,12%. Tata cara penghitungan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah
               (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

               Dalam surat itu, Menteri Tenaga Kerja membuka kemungkinan bagi provinsi atau
               Kabupaten Kota yang memiliki kemampuan untuk membayar upah lebih tinggi dari
               kenaikan 8,51%. Hanya, Gubernur yang hendak menetapkan UMP, harus
               memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan tingkat Provinsi.

               Penetapan upah ini penting karena menyangkut kemampuan daya beli 55,3 juta
               pekerja formal di Indonesia.

               Jika penghasilan buruh tidak naik dengan layak, susah untuk berharap pertumbuhan
               ekonomi melaju tinggi yang selama ini lebih banyak ditopang dari konsumsi.

               Menanggapi penetapan kenaikan upah oleh Kementerian Tenaga Kerja ini, Ketua
               Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),
               Kahar S Cahyono menegaskan, UMP baru akan ditetapkan 1 November mendatang.

               Untuk itu, "Gubernur harus segera memanggil Dewan Pengupahan (wakil Pekerja,
               Pengusaha, dan pemerintah) untuk membahas kenaikan upah minimum tahun
               2020, dan tidak mengacu pada PP 78 tahun 2015," tandas Kahar ke KONTAN, Kamis
               (17/10).

               Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat sepakat, UMP
               musti dirundingkan dengan buruh sebelum ditetapkan. Ia berharap ada perundingan
               lanjutan untuk menentukan angka kenaikan UMP 2020 sesuai harapan buruh.





                                                      Page 214 of 329.
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220