Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title OGAH NAIKKAN UMP 2020, KEPALA DAERAH TERANCAM SANKSI
Media Name kabarbisnis.com
Pub. Date 18 Oktober 2019
https://kabarbisnis.com/read/2895213/ogah-naikkan-ump-2020-kepala-daer ah-
Page/URL
terancam-sanksi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020. Dengan keputusan ini, para kepala daerah
wajib menaati jika tidak ingin menerima sanksi.

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan, disebutkan sederet sanksinya,
tepatnya di dalam SE Menaker Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober
2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto Tahun 2019.

"Dalam pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur
bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan
program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh
Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali kota dan/atau wakil
Wali kota," demikian dikutip dari SE Menaker, Kamis (17/10/2019).

Apabila teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap tidak
dipatuhi, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan sementara
selama 3 bulan.

Selanjutnya, jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai
menjalani pemberhentian sementara tapi tetap tidak menaikkan UMP, yang
bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Sanksi tersebut sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang diatur bahwa kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2), pasal 80 dan pasal 81. kbc10

Page 209 of 329.