Page 237 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title BURUH DESAK PRESIDEN SEGERA REVISI PP PENETAPAN UMP
Media Name liputan6.com
Pub. Date 18 Oktober 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4089218/buruh-desak-presiden-sege ra-revisi-pp-
Page/URL
penetapan-ump
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah
untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
yang menjadi acuan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 8,51 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, PP 78/2015 tersebut selama ini memang telah ditolak
buruh Indonesia, khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum.

"Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup
layak di pasar," kata Iqbal di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Sebelumnya, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 telah menetapkan
kenaikan UMP dan UMK sebesar 8,51 persen akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Sebagai tindak lanjut, dia berencana kembali menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi)
untuk meminta agar segera membentuk Tim Revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 sesuai janji
yang disampaikan saat May Day 2019 dan pertemuan dengan KSPSI dan KSPI pada 1
Oktober 2019.

Terlebih lagi, ia melanjutkan, dalam UU Ketenagakerjaan diatur, dasar hukum kenaikan
UMP/UMK adalah menghitung Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari survey pasar.

Setelah hasil survey didapat, besarnya kenaikan upah minimum dinegosiasikan dalam Dewan
Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain.

"Kami menilai surat edaran (kenaikan UMP 8,51 persen yang dikeluarkan Menteri
Ketenagakerjaan) telah melanggar UU Ketenagakerjaan. Apalagi sudah ada keputusan
Mahkamah Agung yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak keputusan
Gubernur Jawa Barat yang membuat keputusan terkait nilai upah minimum padat karya yang
nilainya dibawah upah minimum yang berlaku," tuturnya.
Buruh Tuntut UMP 2020 Naik hingga 15 Persen

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) sebesar 8,51 persen sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan. Sebab kenaikan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang selama ini ditolak oleh buruh Indonesia.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah segera

Page 236 of 329.