Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 250

pembayaran pajak, insentif pembayaran listrik serta insentif lain yang dapat
               mengakomodasi. Sehingga perusahaan bisa memberikan upah kepada karyawan
               sesuai dengan regulasi.

               "Kalau industri dipaksa untuk menaikan upah 8,5% namun pemerintah diam saja.
               Ini sama dengan membunuh sehingga pengusaha akan pindah," ucap Timboel.

               Pemberian insentif bisa menjadi alternatif, sebab Ia melihat masih ada perusahaan
               perusahaan yang tidak memberikan upah minimum sesuai dengan ketentuan.
               Misalnya perusahaan perusahaan di daerah Tangerang. Hal ini sudah dilaporkan ke
               pengawas ketengakerjaan namun sejauh ini masih banyak laporan yang tidak
               diproses. Peran pengawas ketngakerjaan masih perlu dioptimalkan.

               "Ini sudah menajdi rahasia umum kenaikan UMP ini tidak otomatis mendorong
               kepatuhan pengusaha untuk memberikan upah sesuai aturan," ucap Timboel.

               Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani
               mengatakan saat ini Pemerintah sudah harus mulai memikikan era baru dari tenaga
               kerja .Tidak hanya sektor tetapi juga sektor kerja informal . Sebab generasni muda
               saat ini banyakbekerja di sektor informal dan memiliki penghasilan besar. "Merekan
               akan menjadi tenaga outsourching dan ini juga harus diatur, jangan seolah kita
               hanya fokus ke 30%," ucap Aviliani.

               Ia mengatakan jika UMP terus meningkat maka industri juga harus didorong agar
               semakin kompetitif. Jangan sampai kenaikan upah justru menghambat minat
               pengusaha untuk melakukan ekspansi. Serta jumlah pekerja di sektor informal
               semakin meningkat.

               "Menurut saya arahnya kepentingan pengusaha dan karyawan lebih didahulukan
               dibandingkan pemerintah yang terlalu ikut campur menentukan UMP," ucap Aviliani.

               Disisi lain kalau diperhatikan jika UMP naik bisa saja jumlah tenaga kerja menurun
               sebab meningkatkan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh karena itu
               pemerintah harus melihat komponen mana yang bisa ditekan anggarannya. "Saat ini
               pengusaha di negara lain diberikan kemudahan dengan potongan pajak. Jadi
               mereka lebih memilih negara lain," ucap Aviliani.






















                                                      Page 249 of 329.
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255