Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019

Title KENAIKAN UPAH BURUH PERLU DIIMBANGI DENGAN INSENTIF BAGI PENGUSAHA
Media Name investor.id
Pub. Date 18 Oktober 2019
https://investor.id/general/kenaikan-upah-buruh-perlu-diimbangi-dengan -insentif-bagi-
Page/URL
pengusaha
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menaikkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) sebesar 8,51% pada 2020. Kementerian juga mewajibkan gubernur
mengumumkan UMP 2020 serentak pada 1 November 2019, akan berlaku mulai 1
Januari 2020.

Rencana kenaikan UMP itu tertuang di dalam surat Kementerian Ketenagakerjaan
nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada 15 Oktober 2019 yang ditandatangani
Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri. Dalam surat tersebut, dijelaskan kenaikan
UMP berdasarkan data inflasi nasional sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi
nasional sebesar 5,12%. Penetapan UMP juga tetap memperhatikan rekomendasi
Dewan Pengupahan Provinsi.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengatakan, kenaikan UMP sejalan dengan Pasal
44 Peraturan Pemeritah 78 tahun 2015. Berdasarkan ketentuan tersebut, kenaikan
upah dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi ditambahkan dengan inflasi.

Pada sisi lain, kenaikan tersebut bisa memberatkan sektor padat karya. "Oleh sebab
itu pemerintah harus berani untuk memberikan insentif supaya pengusaha bisa
bertahan di Indonesia. Kenaikan yang 8,5% memang agak berat untuk industri.
khususnya untuk padat karya.," ucap Timboel ketika dihubungi Kamis (17/10)
malam.

Timboel menyarakan agar pemerintah bisa menjalankan konsep dimana Pemerintah
memberikan insentif kepada pengusaha untuk yang belum mampu menyalurkan
upah sesuai dengan ketentuan. Misalnya perusahaan hanya mampu menaikan upah
sebesar 5%. Untuk sisa 3% pemerintah bisa memberikan kompensasi pengurangan

Page 248 of 329.