Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 275
Title TAK NAIKKAN UPAH MINIMUM PROVINSI, KEPALA DAERAH BISA KENA SANKSI
Media Name tempo.co
Pub. Date 18 Oktober 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1261379/tak-naikkan-upah-minimum-provinsi -kepala-
Page/URL
daerah-bisa-kena-sanksi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kepala Daerah yang tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi bisa dikenakan sanksi.
Sebab, pengupahan, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan PP 78 Tahun 2015. Di samping pengupahan itu juga
masuk ke dalam program strategis nasional.
"Penetapan upah minimum menggunakan formula penghitungan upah minimum
merupakan proyek strategis nasional yang masuk ke dalam Paket Kebijakan
Ekonomi Jilid IV," termaktub dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan kepada
Gubernur se-Indonesia ihwal kenaikan upah minimum pada 2020. Surat itu diteken
Menteri Ketenagakerjaan Hanief Dhakiri pada Selasa, 15 Oktober 2019.
Sanksi tersebut antara lain mengacu kepada Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah atau wakilnya yang tidak
melaksanakan program strategis nasional bisa dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis oleh menteri kepada gubernur atau wakilnya dan oleh gubernur
kepada wali kota atau wakilnya.
Page 274 of 329.
