Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 276
Apabila teguran tertulis sudah dilakukan selama dua kali berturut-turut dan tetap
tidak dilaksanakan, maka kepala daerah dan wakilnya bisa diberhentikan sementara
selama tiga bulan. Selanjutnya, apabila kepala daerah dan wakilnya telah selesai
menjalani pemberhentian sementara dan tetap tidak melaksanakan program
strategis nasional tersebut, maka mereka bisa diberhentikan dari posisinya.
Di samping itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur bahwa kepala daerah dan
wakilnya yang tidak menaati aturan perundang-undangan bisa diberhentikan dari
posisinya.
Sebelumnya, berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, kenaikan upah
minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota tahun depan dipatok 8,51
persen. "Kenaikan UMP dan atau UMK tahun 2020 berdasarkan data Inflasi Nasional
dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen," termaktub dalam surat
yang diteken Hanief pada Selasa, 15 Oktober 2019.
Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang digunakan untuk menghitung
upah minimum 2020 bersumber dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan surat
Kepala BPS tertanggal 2 Oktober 2019, inflasi nasional berada pada angka 3,39
persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.
Dalam surat yang sama, Hanief meminta para gubernur untuk menetapkan upah
minimum 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Penetapan UMP tersebut diminta memperhatikan Dewan Pengupahan
Provinsi.
Adapun bagi provinsi yang masa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah
berakhir, Hanief meminta gubernur segera membentuk Depeprov yang baru. UMP
2020 itu pun mesti ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara
serentak pada 1 November 2019.
Gubernur pun, berdasarkan surat tersebut, dapat menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota untuk kabupaten atau kota tertentu yang mampu membayar upah
minimum lebih tinggi dari UMP. UMK tersebut mesti diumumkan selambatnya 21
November 2019. "UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagaimana
tersebut di atas berlaku terhitung mulai 1 Januari 2020," tertulis dalam surat itu.
Di samping itu, bagi daerah yang upah minimumnya masih di bawah nilai kebutuhan
hidup layak, wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL selambatnya
pada penetapan upah minimum 2020. Ada 7 provinsi yang harus menyesuaikan
UMP dengan KHL itu antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat,
Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Page 275 of 329.
