Page 294 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 294
Title UMP RENDAH, BURUH JOGJA TUNTUT KENAIKAN UPAH 2020 MENGACU KHL
Media Name tirto.id
Pub. Date 18 Oktober 2019
Page/URL https://tirto.id/ump-rendah-buruh-jogja-tuntut-kenaikan-upah-2020-meng acu-khl-ejXQ
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jika pengupahan mengacu PP 78/2015, upah minimum provinsi Jogja tak naik
signifikan, sehingga diprediksi nilainya terendah se-Indonesia. Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yogyakarta
menolak Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan sebagai dasar
penetapan besaran upah 2020. Sekretaris DPD KSPSI Yogyakarta, Irsyad Ade
Irawan menyatakan, jika pengupahan hanya mengacu PP 78, maka upah minimum
provinsi (UMP) Yogyakarta tak naik signifikan dan tetap terendah se-Indonesia.
"Kami menolak dijadikannya PP 78 sebagai dasar pengupahan 2020," kata Irsyad
usai audiensi dengan anggota DPRD dan Dinas Tenaga dan Transmigrasi
(Disnakertrans) di gedung DPRD Yogyakarta, Jumat (18/10/2019).
Dengan PP 78, kata dia, maka kenaikan UMP hanya sekitar 8 persen sesuai dengan
sejumlah komponen yang diatur di dalamnya. Padahal, lanjutnya, dengan kenaikkan
hanya 8 persen itu masih jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL) di Yogyakarta.
Ia mencontohkan UMP Kota Yogyakarta pada 2019 sebesar Rp1,8 juta. Padahal,
katanya, berdasarkan survei, KHL Kota Yogyakarta adalah Rp2,7 juta. Ada selisih
Rp900 ribu. Hal ini juga terjadi di daerah di DIY.
"Artinya satu orang buruh di Yogya sangat mungkin dia mengalami defisit. Maka
tidak heran kalau angka kemiskinan dan indeks rasio gininya tinggi," kata Irsyad.
Oleh karena itu, tuntutan buruh yang paling pokok, kata dia, adalah agar upah
minimum kabupaten/kota 2020 yang akan segera ditetapkan awal November 2019
mengacu KHL. Ketua Komisi D DPRD DIY, Kuswanto mengatakan, seharusnya jika
buruh ingin menuntut kenaikan UMP yang tak sesuai dengan PP 78, sebaiknya
dilayangkan gugatan secara resmi.
"Upah minimum itu kan termaktub dalam PP 78. Kalau saya kalau itu memang
[ingin] ada hasilnya.
Monggo bareng-bareng menggugat secara akademik dengan SOP yang benar
secara objektif kita menggugatnya ke dewan pengupahan pusat," katanya.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker DIY,
Ariyanto Wibowo menyebut, PP 78 merupakan rujukan dalam menentukan UMP
2020.
Page 293 of 329.
