Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 292
Title UMK YOGYAKARTA 2020 BISA MENCAPAI RP2 JUTA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 18 Oktober 2019
https://www.antaranews.com/berita/1119836/umk-yogyakarta-2020-bisa-men capai-rp2-
Page/URL
juta
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sejauh ini, nilai KHL di Kota Yogyakarta selalu berada di bawah UMK tahun berjalan
Yogyakarta - Besaran Upah Minimum Kota Yogyakarta pada 2020 diperkirakan bisa
mencapai Rp2 juta per bulan jika penghitungan nilai upah mengacu pada PP Nomor
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi
mencapai 8,51 persen.
"Kami akan tindak lanjuti dengan menggelar rapat pleno bersama Dewan
Pengupahan pekan depan," kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan
Industrial Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Emy
Indaryati di Yogyakarta, Jumat.
Menurut Emy, hasil dari rapat pleno tersebut akan langsung disampaikan kepada
Wali Kota Yogyakarta sebagai usulan UMK dari Kota Yogyakarta pada 2020. Usulan
tersebut kemudian disampaikan ke Gubernur DIY pada akhir Oktober.
Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan
upah minimum kabupaten/kota. Dalam PP Pengupahan dinyatakan bahwa upah
minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dibanding UMP.
Penetapan dan pengumuman UMP 2020 oleh gubernur dilakukan serentak pada 1
November dan UMK 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21
November. Nilai UMP dan UMK 2020 tersebut berlaku mulai 1 Januari 2020.
Berdasarkan PP Pengupahan, besaran UMK dihitung menggunakan rumus yaitu
menambahkan UMK tahun berjalan dengan hasil perkalian antara nilai inflasi dan
pertumbuhan ekonomi dengan nilai UMK tahun berjalan.
UMK Yogyakarta pada 2019 ditetapkan sebesar RP1.846.400 per bulan dan dengan
kenaikan 8,51 persen maka akan ada tambahan sebesar Rp157.128,64 sehingga
nilai UMK 2020 bisa mencapai Rp2.003.528 per bulan.
"Untuk nilai pastinya, tentu akan disampaikan setelah ditetapkan," katanya.
Meskipun penetapan UMK 2020 tetap mengacu pada PP Pengupahan, namun
kegiatan survei kebutuhan hidup layak (KHL) tetap dilakukan selama 10 bulan yaitu
sejak Januari hingga Oktober.
Page 291 of 329.
