Page 296 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 296

Title          ALIANSI BURUH BERJUANG : KENAIKAN UMP 8,51 PERSEN TIDAK ADIL BAGI BURUH
                              JATENG
               Media Name     rri.co.id
               Pub. Date      18 Oktober 2019
               Page/URL       http://rri.co.id/post/berita/735609/daerah/aliansi_buruh_berjuang_kena
                              ikan_ump_851_persen_tidak_adil_bagi_buruh_jateng.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative




               KBRN, Semarang : Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara nasional sebesar
               8, 51 % menuai penolakan dari asosiasi buruh di Jawa Tengah. Pasalnya UMP di
               Jawa Tengah dinilai kecil, sehingga jika kenaikan diterapkan secara nasional buruh
               akan menjadi miskin abadi.

               Hal tersebut ditegaskan Kordinator Alinasi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa
               Tengah, Ahmad Zainudin ketika dikonfirmasi RRI, Jumat (18/10/2019).

               Dijelaskan, dari survey kebutuhan hidup layak (KHL) di Jawa Tengah terhitung kecil
               dibanding daerah lain, sedangkan kenaikan UMP diterapkan secara nasional. Jika hal
               ini dibiarkan, UMP Jawa Tengah akan terus kecil dibandingkan dari daerah lain.

               "Setelah terbit PP 78 2015 UMP Jawa Tengah akan menjadi terendah selamanya,
               karena sudah UMP nya kecil sedangkan kenaikannya flat secara nasional. Sehingga
               Jawa Tengah akan menjadi daerah miskin abadai," ujarnya.

               Zainudin berpendapat, kenaikan UMP setiap daerah tidak dapat disamakan, melihat
               pertumbuhan perekonomian masing-masing. Apalagi perekonomian wilayah Jawa
               Tengah dinilai lebih baik sehingga kenaikan upahnya dapat berbeda dengan daerah
               lain.

               "Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota diharapkan melakukan
               terobosan untuk menaikan UMP lebih dari ketetapan nasional, melihat
               perekonomian Jawa Tengah yang lumayan bagus," imbuhnya.

               Menurutnya, pada Pasal 88 ayat 4 UU 13 Tahun 2003 disebutkan buruh berhak
               mendapatkan upah yang layak, yakni sesuai dengan KHL. Disatu sisi KHL dapat
               diketahui dengan survey yang dilakukan dilapangan.

               "Kebutuhan hidup layak mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan dan
               pendidikan yang dapat diketahui melalui survey dilapangan bukan disama ratakan
               secara nasional," jelasnya.















                                                      Page 295 of 329.
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301