Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 304
Title PENGUSAHA TAK PATUH UMP 2020 NAIK 8,51% SIAP-SIAP USAHA DISETOP
Media Name detik.com
Pub. Date 18 Oktober 2019
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4751721/pengusaha-tak- patuh-ump-
Page/URL
2020-naik-851-siap-siap-usaha-disetop
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2020 sebesar 8,51%. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri menegaskan
perusahaan yang tak mengikuti peraturan UMP bisa mendapatkan sanksi.
Pasalnya kenaikan UMP ini wajib dan sesuai dengan Undang-undang tentang
pengupahan. "Nggak bisa (perusahaan yang tidak mengikuti) kan itu wajib.
Pembayaran upah minimum kan wajib," kata Hanif di Kantor Kemenko Perekonomian,
Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Dia menjelaskan, sanksi yang diterapkan oleh pemerintah bisa bersifat administratif
hingga pemberhentian usaha..
"(Sanksi) banyak, ada yg sifatnya administratif, ada pemberhentian usaha, macam-
macam. Kalau ada yang tidak kuat kan bisa mengajukan penangguhan upah, itu
mekanisme yang tersedia kalau tidak ya tidak bisa," jelas Hanif Menurut dia, sejauh ini
ada sejumlah temuan perusahaan yang tidak menuruti UMP yang sudah ditetapkan.
Pemerintah sudah melakukan penegakan hukum, pembinaan sehingga kepatuhan
meningkat.
Sebelumnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat
Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.
Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP
tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB)
dan data inflasi nasional.
Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk
domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020,
bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat
Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019.
Penetapan upah minimum 2020 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2019
dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44
Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.
(kil/hns) ump 2020 ump 2020 naik ump upah minimum provinsi.
Page 303 of 329.
