Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 305

Title          MENAKER ANCAM SANKSI PENGUSAHA BILA TAK PENUHI KENAIKAN UMP 2020
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      18 Oktober 2019
                              https://tirto.id/menaker-ancam-sanksi-pengusaha-bila-tak-penuhi-kenaik an-ump-2020-
               Page/URL
                              ejZF
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive




               Bila ada pengusaha yang keberatan dengan kenaikan UMP agar mengajukan
               penangguhan.

               Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhaikiri mengatakan akan memberi
               sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi kenaikan upah sebanyak 8,51 persen
               per 2020 nanti.

               Bagi perusahaan yang melanggar, ia mengancam akan memberi sanksi mulai dari
               yang bersifat administrartif sampai pemberhentian usaha.

               "Gak bisa, itu wajib. Ada sanksi? Pasti ada, pembayaran upah minimum wajib, dan
               kalau gak naikan upah," ucap Hanif kepada wartawan saat ditemui di Gedung
               Kemenko Perekonomian, Jumat (18/10/2019).

               Hanif juga mengatakan, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah indikator
               seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur dalam UU
               Ketenagakerjaan.

               Ia menjelaskan kenaikan upah adalah sesuatu yang wajar untuk dinaikan setiap
               tahunnya.

               Bila ada pelaku usaha yang keberatan, Hanif menyarankan mereka mengajukan
               penangguhan, karena tidak mampu. Hanya dengan cara ini, keberatan mereka, kata
               Hanif, bisa diperhitungkan dan tidak dikenakan sanksi.

               Kepada pemerintah daerah, ia juga menegaskan kalau kenaikan upah ini wajib
               mereka terapkan. Selain sanksi bagi pelaku usaha, pemerintah daerah juga
               terancam hukuman.

               Sampai saat ini, ia juga mengaku telah mendapati ada daerah yang tidak mengikuti
               ketentuan aturan UMP.

               Meskipun ada buruh yang menolak kenaikan upah ini, Hanif juga mengatakan, hal
               itu tidak menjadi masalah karena kebijakan ini adalah win-win solution.

               "Ada [yang tidak ikuti aturan UMP], tapi kita lakukan penegakan hukum, lakukan
               pembinaan jadi level of compalience . Mereka ke regulasi ketenagakerjaan bisa naik.
               Intinya jika ada yang keberatan mereka harus lewat mekanisme yang tersedia
               dalam peraturan perundang-undangan," ucap Hanif.



                                                      Page 304 of 329.
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310