Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 307
Title BURUH YOGYAKARTA TOLAK UMP BERDASARKAN PP 78
Media Name gatra.com
Pub. Date 18 Oktober 2019
https://www.gatra.com/detail/news/451765/hukum/buruh-yogyakarta-tolak- ump-
Page/URL
berdasarkan-pp-78
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Dewan Pimpinan Daerah Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Daerah Istimewa Yogyakarta menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP)
2020 berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.
Sekretaris DPD KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan berpendapat jika berpegang pada PP
tersebut, UMP DIY 2020 tidak akan naik signifikan dan tetap menjadi UMP terendah
se-Indonesia.
"Kami menolak PP 78 dijadikan dasar penetapan upah tahun depan. Sesuai PP
tersebut, kenaikan hanya 8 persen dan itu masih jauh dari kebutuhan hidup layak
(KHL)," kata Irsyad di gedung DPRD DIY, Jumat (18/10).
Penolakan ini disampaikan DPD KSPSI DIY saat beraudiensi dengan anggota Komisi
D DPRD dan Dinas Tenaga dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY.
Rendahnya UMP DIY bisa dilihat dari penetapan upah tahun ini yang hanya Rp1,8
juta per bulan. Padahal, dari survei kelayakan hidup (KLH) di Kota Yogyakarta, upah
buruh sebulan seharusnya Rp2,7 juta. "Begitu juga di empat kabupaten lain.
Angkanya tidak jauh berbeda," lanjut Ade.
Dengan UMP rendah ini, perekonomian buruh di Kota Yogyakarta sangat mungkin
mengalami defisit. Alhasil wajar bila angka kemiskinan dan rasio gini di DIY tertinggi
senasional.
Karena itulah, mewakili kalangan buruh, DPD KSPSI DIY mendesak Pemda DIY
menetapkan UMP pada November nanti sesuai besaran KHL.
Ketua Komisi D DPRD DIY Kuswanto menyarankan DPD KSPSI melayangkan
gugatan resmi kepada Pemda DIY agar penetapan UMP tidak berdasarkan PP
Nomor 78 Tahun 2015.
"PP 78 adalah acuan resmi dari Pemda menetapkan UMP tahunan. Jika memang
ingin ada perubahan, monggo bareng menggugat secara akademik sesuai SOP dan
objektif ke Dewan Pengupahan pusat," katanya.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker DIY
Ariyanto Wibowo membenarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 menjadi acuan utama
Page 306 of 329.
