Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 93
Title PENGUSAHA VS BURUH SOAL UMP 2020 NAIK 8,51%
Media Name detik.com
Pub. Date 19 Oktober 2019
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4751753/pengusaha-vs-b uruh-soal-ump-
Page/URL
2020-naik-851
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) pada 2020 sebesar 8,51%. Kebijakan ini menuai polemik.
Pengusaha menilai kebijakan UMP 2020 naik 8,51%. Bahkan, menurut pengusaha, upah
buruh selama ini sudah naik hingga 30%.
Di sisi lain asosiasi pekerja menilai kenaikan UMP 2020 tersebut masih kurang. Mereka
meminta bisa naik lagi hingga 20%.
Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani menilai
kenaikan UMP 2020 ini memberatkan karena tidak hanya dilihat dari kenaikan tahun ini
ke tahun depan tapi dari tahun-tahun sebelumnya.
"(Kenaikan UMP tahun depan) berat. Itu berat sekali. Jadi tadi saya bilang base line-nya
jangan cuma lihat 8,51% tapi sebelum 2016 naiknya kan luar biasa dia (upah buruh),"
kata Hariyadi ditemui di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Dia menyebutkan, kenaikan UMP sejak sebelum 2016 sebesar 20% hingga 30%.
Kondisi itu dianggap cukup berat oleh pengusaha dengan ditambah kenaikan UMP
8,51% pada 2020.
"Average itu kalau kami menghitung ya di Apindo rata-rata (upah) naiknya selama
kurun waktu 5 tahun terakhir itu lebih dari 20%. Bayangin saja, UMP rata-rata di atas
20%, 20% sampai 30%," sebutnya.
"Jadi itu memang berat. Jadi kalau yang memang sudah base line-nya tinggi memang
berat. Tapi kalau memang sebelumnya dia upah minimumnya masih di bawah KHL
(kebutuhan hidup layak) itu masih mendingan. Jadi masih gradual. Tapi kalau sudah di
atas KHL upah minimumnya itu berat," lanjutnya.
Tapi pengusaha yang tergabung dalam asosiasi tersebut akan tetap mematuhi
keputusan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kemnaker
telah menetapkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51%.
"Karena kita ikut PP 78 mau nggak mau kita harus ikut ini," tambahnya.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat mengatakan, dirinya
tetap menolak angka yang ditetapkan pemerintah.
Page 92 of 329.
