Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2019
P. 94
"Kami menolak angka yang diberikan oleh pemerintah yang kenaikannya 8 koma sekian
persen itu," kata Mirah saat dihubungi detikcom, Kamis (17/10/2019).
Menurutnya, pemerintah melalui Kemnaker masih menggunakan Peraturan Pemerintah
(PP) 78/2015 tentang pengupahan. Kata Mirah, hal itu bertentangan dengan UUD No.13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
"Sejak lahirnya PP 78 tahun 2015 sikap kami adalah menolak keberadaan PP itu, karena
memang berkali-kali kami sampaikan itu bertentangan dengan UUD 13 tahun 2003 yang
menghilangkan hak berunding para pekerja dengan pengusaha dan juga pemerintah
yang tergabung dalam biaya pengupahan," katanya.
Rupanya, pihak Aspek Indonesia sudah memiliki hitungan sendiri, yang mana kenaikan
itu seharusnya berada di angka 20%. Angka tersebut didapat dari hitungan sesuai UUD
No.13 Tahun 2003 yang berdasarkan 84 item kebutuhan hidup layak (KHL).
"Kami Aspek Indonesia memiliki nilai atau angka yang sudah kami lakukan secara
internal dan juga kalau kami tentu berdasarkan 84 item KHL. Itu kami sudah memiliki
angka kenaikan UMP tahun 2020 kurang lebih 20% dari angka yang sekarang,"
ungkapnya.
Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap agar
para buruh serta serikat pekerja mengerti akan kondisi ekonomi saat ini sehingga tidak
lagi meminta kenaikan UMP yang dirasa berlebihan, apalagi sampai harus berdemo.
Menurutnya aksi demo malah akan mengganggu iklim bisnis serta investasi yang ada.
"Kita berharap agar teman teman Serikat Pekerja juga mengerti akan kondisi ekonomi
saat ini sehingga tidak meminta kenaikan UMP yang berlebihan apalagi melakukan aksi
demo yang mengganggu iklim bisnis dan investasi," Jelas Sarman dalam sebuah
pernyataan.
Tidak hanya itu, Sarman berpendapat agar polemik UMP segera dihentikan.
Menurutnya, akan lebih baik untuk menyudahi polemik UMP dan mulai fokus pada
pengembangan SDM.
"Polemik UMP saatnya kita hentikan, lebih baik kita fokus bagaimana agar SDM tenaga
kerja kita lebih berdaya saing," kata Sarman.
Sarman juga menjelaskan bahwa bila SDM memiliki daya saing serta kompetensi,
dengan sendirinya mereka akan digaji di atas UMP yang ada.
"Instrumennya adalah bagaimana kita memiliki tenaga kerja yang memiliki produktivitas
yang tinggi, memiliki skill, kompetensi dan sertifikasi. Jika Tenaga kerja kita sudah
(sudah) memiliki keunggulan di atas maka kita yakin mereka akan digaji di atas
UMP,dan ini banyak kita lihat diberbagai perusahaan," Jelasnya lagi.
Page 93 of 329.
