Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019

Title UKURAN KESEJAHTERAAN BURUH, UMR ATAU KEBUTUHAN PRIMER?
Media Name republika.co.id
Pub. Date 22 November 2019
https://republika.co.id/berita/q1cy6n349/ukuran-kesejahteraan-buruh-um r-atau-
Page/URL
kebutuhan-primer
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Selalu ada wacana baru dari para pejabat anyar. Seperti wacana menteri
ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang akan meninjau skema pengupahan
terhadap buruh di kabupaten/kota. Bila ini terjadi maka upah minimum kabupaten
/Kota (UMK) bakal dihapus dan hanya mengacu pada Upah Minimum Provinsi
(UMP).

Wacana tersebut mengundang polemik. Mendapat banyak penolakan dan kritik.
Sebagaimana dilansir dari CNBC Indonesia, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan
"jika UMK ditiadakan, maka buruh di Karawang yang selama ini upahnya 4,2 juta
hanya mendapatkan upah 1,6 juta," kata Iqbal dalam keterangan resminya, Kamis
(14/11).

Iqbal menyatakan wacana tersebut ngawur, bertentangan dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan, dan secara sistematis akan memiskinkan kaum buruh. Seperti kita
ketahui, nilai UMK lebih besar dari UMR.

Itupun hampir setiap tahun para buruh masih meminta kenaikan upah akibat
semakin tingginya biaya hidup. Hal itu karena upah mereka tidak cukup untuk
memenuhi semua kebutuhan hidup yang terus meningkat. Contoh: Biaya
pendidikan, kesehatan, listrik, pajak kendaraan dan lain sebagainya semakin melejit.

Jadi, UMK maupun UMR bukanlah ukuran kesejahteraan bagi buruh. Namun
kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer itulah
yang akan memberikan kesejahteraan.

Sudah seharusnya segala kebutuhan primer publik seperti kesehatan dan pendidikan
menjadi tanggung jawab negara. Dengan demikian, rakyat terutama kaum buruh
tidak kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Sehingga kesejahteraan
rakyat dapat terwujud.

Page 151 of 186.