Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019
P. 155
Title NEGARA WAJIBKAN PENGGUNA BURUH ASING BAYAR US$100 PER BULAN
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 22 November 2019
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191122113423-92-450570/negara-w
Page/URL
ajibkan-pengguna-buruh-asing-bayar-us-100-per-bulan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
NEGARA WAJIBKAN PENGGUNA BURUH ASING BAYAR US$100 PER
BULAN
Jakarta - Pemerintah menetapkan memberlakukan pungutan kepada para pengguna
Tenaga Kerja Asing (TKA). Pungutan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja
Asing.
Dalam beleid yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Kerja Hanif
Dhakiri pada Oktober lalu tersebut pungutan dilakukan dalam bentuk Dana
Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA). Besaran dana yang
dipungut mencapai US$100 atau setara Rp1,4 juta (mengacu kurs Rp14 ribu per
dolar AS) per jabatan per bulan untuk setiap TKA.
Pungutan tersebut harus dibayar ke negara sebagai Pendapatan Negara Bukan
Pajak di muka. Mengutip aturan tersebut, pemberi kerja yang mempekerjakan TKA
kurang dari satu bulan, tetap wajib membayar dana kompensasi satu bulan penuh.
Pembayaran dana kompensasi ditutup setiap 31 Desember dan dibuka kembali pada
2 Januari tahun berikutnya.
Nanti, pengelolaan dana kompensasi menjadi tanggung jawab Direktorat
Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), melalui sebuah tim. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian
Penggunaan Tenaga Kerja Asing akan melaporkan penerimaan kompensasi dana
kepada Menteri Ketenagakerjaan setiap bulannya.
Lebih lanjut, Menteri Ketenagakerjaan akan melaporkan penerimaan dana
kompensasi setiap tiga bulan sekali kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.
Teknisnya, badan usaha menyetorkan dana kompensasi pada rekening kas negara
melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online.
Ketika melakukan setoran mereka mencantumkan kode billing yang memuat
identitas pemberi kerja TKA, identitas TKA, jangka waktu notifikasi, dan total
pembayaran. Nantinya, dana kompensasi yang terkumpul akan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan pada Kementerian
Ketenagakerjaan.
Page 154 of 186.
