Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019

Title PENGUSAHA USUL KENAIKAN UMP 8,51 PERSEN TAK DIPUKUL RATA
Media Name merdeka.com
Pub. Date 22 November 2019
https://www.merdeka.com/uang/pengusaha-usul-kenaikan-ump-851-persen-ta k-
Page/URL
dipukul-rata.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani
menyarankan agar formulasi perhitungan kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2020 dapat dipertimbangkan kembali. Dia pun meminta pemerintah tidak
memukul rata kenaikan setiap provinsi sebesar 8,51 persen.

Rosan mengatakan, kenaikan yang dipukul rata sebesar 8,51 persen dirasa tidak adil
bagi daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah seperti Jawa Tengah.
Sementara daerah seperti Bekasi, dan Karawang yang memang memiliki upah lebih
tinggi semakin berada di atas angin.

Menurutnya, apabila perhitungan kenaikan setiap daerah dilakukan sama maka
dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan. Untuk itu, dia menginginkan kenaikan
upah diberlakukan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

"Ya mungkin tadi kita berikan masukan juga adalah, tiap daerah beda nih. Misalnya
sudah ada yang tinggi Rp 4 juta lebih di Karawang, tapi masih ada yang Rp 1,6 juta.
Kalau itu kenaikannya selalu sama, kan makin lama makin tinggi, akibatnya shifting
sudah mulai terjadi ke daerah Jawa Tengah yang lebih murah," jelas Rosan di
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/11).

Dia menyarankan, kenaikan upah di daerah-daerah yang memiliki UMP tinggi di
setop terlebih dahulu, atau besaran kenaikan dikaji ulang. Sehingga tidak ada
ketimpangan antar daerah lain.

"Jadi, mungkin yang sudah Rp 4 juta, mungkin kenaikannya 5 persen, mungkin
yang masih Rp 1,6 juta mungkin boleh naik 8,5 persen," imbuhnya.

Seperti diketahui, Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 diumumkan serentak
pada Jumat, 1 November 2019. Pengumuman tersebut mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Page 152 of 186.