Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019
P. 53
Title RIDWAN KAMIL TETAPKAN UMK JABAR 2020, KARAWANG TERTINGGI
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 23 November 2019
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191122165214-20-450682/ridwan- kamil-
Page/URL
tetapkan-umk-jabar-2020-karawang-tertinggi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
RIDWAN KAMIL TETAPKAN UMK JABAR 2020, KARAWANG TERTINGGI
Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyetujui rekomendasi besaran Upah
Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2020 . Hal itu diketahui berdasarkan Surat Edaran
Gubernur Jabar No 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan UMK di Jabar Tahun 2020.
Dalam Surat Edaran tersebut, Kabupaten Karawang tercatat memiliki UMK tertinggi di Jabar
dengan besaran Rp4.594.324,54. Sedangkan UMK terendah yaitu Kota Banjar dengan nilai
Rp1.831.884,83.
Dalam surat tersebut, gubernur memberi penekanan bahwa pekerja yang sudah
memperoleh upah lebih tinggi daripada UMK atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
(UMSK) atau Upah Minimum Khusus Tahun 2019 tidak boleh berkurang upahnya.
"Upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun, ditentukan berdasarkan
hasil perundingan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja atau serikat
pekerja/serikat buruh," katanya.
Ketentuan upah bagi pekerja tersebut, kata Ridwan, berlaku juga untuk pekerja dengan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan/atau bentuk-bentuk hubungan kerja lainnya
yang menunjukkan pekerja telah bekerja lebih dari satu tahun di perusahaan yang sama,
atau memiliki pengalaman kerja lebih dari satu tahun pada bidang yang sama meskipun di
perusahaan yang berbeda, yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
Selain itu, Pemprov Jawa Barat meminta perusahaan wajib menyusun dan melaksanakan
struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan
dan kompetensi serta wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja "Dan melaporkan kepada
Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota,"
katanya.
Lalu, pihaknya juga mendorong setiap perusahaan untuk melaksanakan perundingan
bipartit untuk menetapkan upah dan besaran kenaikannya serta dilaporkan kepada Disnaker
Provinsi dan Disnaker Kabupaten/Kota.
"Pekerja, serikat pekerja atau serikat buruh dan masing-masing perusahaan
mengoptimalkan perundingan upah yang berkeadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan
pekerja, dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan kelangsungan usaha,"
ujarnya.
Alasan Penetapan UMK Lewat Surat Edaran Emil lebih lanjut menerangkan alasannya
menetapkan UMK Jabar tahun 2020 dalam bentuk Surat Edaran (SE) sebagai solusi bagi
perusahaan yang belum mampu mengupah karyawan sesuai rekomendasi UMK.
Page 52 of 186.
