Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2019
P. 54
Penetapan UMK melalui SE ini sebelumnya dikritik oleh Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI).
Merujuk UU Ketenagakerjaan, menurut KSPI, penetapan UMK itu mestinya ditetapkan
melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.
"Sebenernya sama saja (dengan SK) kan saya sudah konsultasi dengan Kemenaker, SE itu
agar para pengusaha mengikuti UMK yang direkomendasi oleh wali kota atau bupati," ujar
Emil.
Sementara bagi industri padat karya yang tidak sanggup memenuhi rekomendasi tersebut
dapat melakukan negosiasi ulang. Emil mengatakan, hal itu dilakukan dengan pertimbangan
banyak pabrik yang telah tutup dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada
karyawannya karena tak sanggup membayar.
"Jadi menurut saya adil kepada yang mampu mengikuti rekomendasi wali kota/bupati dan
kepada yang tidak mampu diberi ruang negosiasi," katanya.
Kendati demikian Emil menjanjikan akan memantau perusahaan-perusahaan yang tidak
mengikuti rekomendasi penetapan UMK jika perusahaan itu dalam kondisi mampu. Apabila
ada perusahaan yang tidak mengikuti rekomendasi tersebut, mantan wali kota Bandung itu
meminta karyawan melaporkan perusahaan tersebut.
"Para buruh coba laporkan, kalau perusahaannya mampu ternyata ngaku-ngaku tidak
mampu itu laporkan ke kami nanti ditindak melalui pengadilan," ucapnya.
Adapun bagi perusahaan yang sudah memiliki maupun belum memiliki serikat pekerja dan
telah memenuhi syarat Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, segera didorong untuk membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
dan mengaktifkan peran lembaga tersebut dalam perundingan upah.
Berikut daftar UMK di Jabar Tahun 2020: Kabupaten Karawang (Rp4.594.324) Kota Bekasi
(Rp4.589.708) Kabupaten Bekasi (Rp4.498.961) Kota Depok (Rp4.202.105) Kota Bogor
(Rp4.169.806).
Kabupaten Bogor (Rp4.083.670) Kabupaten Purwakarta (Rp4.039.067) Kota Bandung
(Rp3.623.778) Kabupaten Bandung Barat (Rp3.145.427) Kabupaten Sumedang
(Rp3.139.275) Kabupaten Bandung (Rp3.139.275) Kota Cimahi (Rp3.139.274) Kabupaten
Sukabumi (Rp3.028.531) Kabupaten Subang (Rp2.965.468).
Kabupaten Kabupaten Cianjur (Rp2.534.798) Kota Sukabumi (Rp2.530.182) Kabupaten
Indramayu (Rp2.297.931) Kota Tasikmalaya (Rp2.264.093) Kabupaten Tasikmalaya
(Rp2.251.787) Kota Cirebon (Rp2.219.487) Kabupaten Cirebon (Rp2.196.416) Kabupaten
Garut (Rp1.961.085) Kabupaten Majalengka (Rp1.944.166) Kabupaten Kuningan
(Rp1.882.642) Kabupaten Ciamis (Rp1.880.654) Kabupaten Pangandaran (Rp1.860.591)
Kota Banjar (Rp1.831.884).
(hyg & pris/wis).
Page 53 of 186.
