Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019

Title BPJS WATCH: JOKOWI SUDAH DIPERMAINKAN PEMBANTUNYA
Media Name rmol.co
Pub. Date 13 Februari 2019
https://ekbis.rmol.co/read/2019/02/13/378443/BPJS-Watch:-Jokowi-Sudah-
Page/URL
Dipermainkan-Pembantunya-
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jaminan Sosial untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JJm) seharusnya dikelola oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), bukan
malah diserahkan ke PT Taspen.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan, masih banyak ASN
yang tidak mengetahui bahwa JKK dan JKm itu menjadi tanggung jawab BPJS
Ketenagakerjaan.

Hal ini ini diketahuinya sendiri saat menyampaikan materi tentang Jaminan Sosial di
Kabupaten Siak, Riau. Di situ, ternyata masih banyak peserta seminar dari unsur PNS
belum tahu sudah mendapatkan program JKK dan JKm dari PT Taspen. Termasuk
para mediatornya.

"Ketidaktahuan mereka karena mereka belum mendapatkan kartu JKK dan JKm dari
PT Taspen. Untunglah ada seorang PNS yang sudah dapat kartu tersebut, sehingga
saya dapat menunjukkan contoh kartu JKK JKm bagi PNS dari PT Taspen," jelas
Timboel.

Ketika ditanya selama ini siapa yang mengobati jika ada PNS yang mengalami
kecelakaan kerja?

"Dijawab PNS itu ya BPJS Kesehatan Pak. Kejadian ini bukan baru kali ini saja saya
temui. Dari pengalaman saya mengunjungi beberapa kabupaten kota, ketika
menghadiri acara tentang jaminan sosial dan bertemu PNS, kerapkali saya bertanya
tentang program JKK JKm bagi PNS yang diselenggarakan PT Taspen. Hasilnya tidak
berbeda dengan kejadian di Siak itu," tuturnya.

Dia melanjutkan, sejak hadirnya Peraturan Pemerintah 70/2015 yang menunjuk PT
Taspen untuk mengelola JKK JKm bagi PNS, hingga saat ini sudah hampir empat
tahun. Tetapi sepertinya PT Taspen belum serius mengelolanya.

Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya PNS yang belum memiliki kartu JKK dan
JKm dari Taspen.

Page 55 of 141.