Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019
P. 58
Sebab jika telisik lebih lanjut BPJS ketenagakerjaanlah yang selama ini membantu
defisit APBN dengan mengalokasikan sekitar 58 persen dana kelolaannya atau sekitar
Rp 214,59 triliun untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).
Sementara PT Taspen hanya mengalokasikan 30 persen dana kelolalaannya untuk
membeli SBN.
"Maka sudah saatnya Pemerintah meninjau ulang seluruh PP yang mengatur
pengelolaan JKK dan JKm bagi PNS dan PPPK serta Non ASN lainnya kepada PT
Taspen," ujarnya.
Menurut Timboel, Presiden Jokowi sudah dipermainkan oleh pembantunya di
Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Negara BUMN yang memang selama ini terus
menginginkan JKK dan JKm bagi ASN dikelola PT Taspen.
Di sini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hendaknya turun tangan menelusuri
adanya dugaan penyelewengan anggaran.
"Sebab, jaminan sosial bagi ASN tidak berjalan dengan baik dan terjadi inefisiensi
pembiayaan dari APBN. KPK harus turun tangan terkait masalah inefisiensi APBN ini,"
desaknya.[wid]
Page 57 of 141.
