Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2019
P. 57
Ketidakseriusan PT Taspen ini juga berkontribusi pada defisit pembiayaan program
JKN yang semakin besar.
"PT Taspen yang menerima iuran JKK, tapi BPJS Kesehatan yang membiayai ketika
PNS mengalami kecelakaan kerja. Ini ketidakadilan bagi BPJS Kesehatan oleh PT
Taspen," tegasnya.
Kehadiran PP No 49 yang menyerahkan pengelolaan JKK dan JKm bagi PPPK ke PT
Taspen justru dinilainya tidak tepat.
"Kenapa tidak tepat? Karena UU ASN menyatakan, pengelolaan Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi PPPK
berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Demikian juga Pasal 50 PP No
49 ini pun menyatakan pengelolaan JKK, JKm dan JHT bagi PPPK berdasarkan SJSN,"
terangnya.
Kalau dinyatakan penyelenggaraan JKK, JKm dan JHT berdasarkan SJSN maka
seharusnya mengacu UU 40/2004 yang memiliki sembilan prinsip jaminan sosial.
Salah satunya, menyatakan pengelolanya adalah lembaga nirlaba, seperti BPJS
Ketenagakerjaan.
"Faktanya, PT Taspen adalah perseroan terbatas yang mencari keuntungan. Ini sudah
tidak sesuai prinsip SJSN," ujarnya.
Kemudian salah satu prinsip lainnnya dinyatakan bahwa hasil investasi dikembalikan
bagi kesejahteraan peserta. Sedangkan hasil investasi di PT Taspen digunakan untuk
deviden dan tantiem direksi.
"Ini juga sudah tidak sesuai prinsip SJSN," tekannya.
Jika ditelisik dari sisi biaya, berdasarkan PP 66/2017 junto PP 70/2015, iuran JKm
yang dikelola PT Taspen sebesar 0,72 persen. Jumlah ini dua kali lipat lebih besar dari
biaya iuran JKm yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebesar 0,3 persen.
Menurut Timboel, sudah terjadi kelebihan bayar dari APBN selama ini untuk iuran JKm
bagi PNS, yang nilainya mencapai Rp 1,2 triliun per tahun. Dengan hitungan sebanyak
6 juta PNS x 12 bulan x 0.42 persen x rata-rata upah Rp 4 juta.
"Di tengah defisit APBN yang terjadi tiap tahun, pemerintah malah mengeluarkan
biaya lebih dari APBN sebesar Rp 1,2 triliun tiap tahun untuk membayar program JKm
bagi PNS," ujarnya.
Angka ini akan lebih besar lagi bila program JKm bagi PPPK dan non ASN lainnya tetap
dikelola PT Taspen.
Page 56 of 141.
