Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020
P. 133
Judul HIMSATAKI Minta Evaluasi Proses Penempatan Pekerja Migran
Nama Media republika.co.id
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qboy58320/himsataki-minta-evaluasi-
proses-penempatan-pekerja-migran
Jurnalis Nashih Nashrullah
Tanggal 2020-06-10 10:39:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Tegap Hardjadmo (Ketum HIMSATAKI) Dan tererakhir adalah risiko keuangan dalam
hal pembebanan biaya
neutral - Tegap Hardjadmo (Ketum HIMSATAKI) Tidak ada salahnya BP2MI melakukan
sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian terkait dalam pelaksanaan dari UU tersebut
Ringkasan
Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI) meminta
evaluasi dan audit terhadap proses penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia
yang berjalan saat ini, khususnya tentang pembiayaan.
Permintaan ini disampaikan terkait kebijakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) yang merujuk UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, khususnya tentang
pembiayaan.
HIMSATAKI MINTA EVALUASI PROSES PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI)
meminta evaluasi dan audit terhadap proses penempatan dan perlindungan pekerja migran
Indonesia yang berjalan saat ini, khususnya tentang pembiayaan.
Permintaan ini disampaikan terkait kebijakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) yang merujuk UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, khususnya tentang
pembiayaan.
Pada Pasal 30 ayat 1 disebutkan, Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya
penempatan. Sementara ayat 2 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
132
