Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020

Ketum HIMSATAKI, Tegap Hardjadmo, mengatakan pihaknya tidak mendukung atas kebijakan
Kepala BP2MI tersebut, akan tetap hemat kami sebagaimana tertera dalam penjelasan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, frasa Pasal 30
adalah 'cukup jelas'.

Dia menjelaskan, pembentuk undang-undang menganggap rumusan norma dalam batang
tubuh tidak perlu diperjelas lagi karena dianggap sudah jelas.

Namun menurut Tegap, tidak ada salahnya BP2MI melihat dan mencari referensi tentang
dokumen-dokumen pembahasan, naskah akademik, atau sistematika undang-undang
berkenaan pasal tersebut agar tidak terjadi salah penafsiran.

Dalam penafsiran HIMSATAKI, kata Tegap, UU tersebut secara logika berada dan saling
berhubungan antara satu dengan lainnya, yakni mewujudkan kesatuan yang melahirkan
pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut sesuatu hal dengan Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Badan yang tujuannya adalah
melindungi PMI atau calon PMI dan keluargaya sebagai subyek, dan bukan obyek.

Menurut Tegap, ada tiga catatan setidaknya menyikapi kebijakan BP2MI. Pertama
mempertimbangkan bahwa masing-masing negara penempatan memiliki kebijakan yang
berbeda terkait pembebanan biaya rekrutmen bagi pemberi kerja serta persaingan dengan
negara pengirim lainnya.
Kedua, jenis jabatan pekerjaan bagi calon PMI yang berbeda struktur biayanya, berbeda antara
bekerja kepada perseorangan dan badan hukum, berbeda antara low skill, semi -skilled, dan
skilled.

Ketiga, ada transparansi dalam menyusun biaya penempatan sehingga pembebanan biaya
kepada siapapun dianggap adil. "Dan tererakhir adalah risiko keuangan dalam hal pembebanan
biaya," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/6).

Dia meminta BP2MI melakukan sinkronisasi pelaksanaan teknis operasional sistem pelindungan
dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker).

"Tidak ada salahnya BP2MI melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian terkait
dalam pelaksanaan dari UU tersebut," tuturnya.

Pihaknya berharap kebijakan yang dikeluarkan dalam penyelengaraan dan pelaksanaan UU
tersebut berjalan cepat, berintegritas, netral, transparan dan akuntabel..

133