Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020
P. 141
INSENTIF PEKERJA TAHAP II CAIR JUMAT INI
PEKERJA yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun yang dirumahkan di
Kabupaten Badung akan kembali mendapatkan insentif. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Disperinaker) Kabupaten Badung menyebutkan insentif tahap II akan dicairkan Jumat
(12/6) ini.
Saat ini, Disnaker Badung terus memperbarui data jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan
kena PHK. Berdasarkan data terbaru per tanggal 7 Juni 2020, dari 4.304 perusahaan di Gumi
Keris sebanyak 544 telah melakukan PHK dan merumahkan karyawannya karena pandemi
Covid-19. Rinci-anya sebanyak 42.057 orang dirumahkan dan 1.551 orang langsung kena PHK.
Secara khusus untuk warga yang ber-KTP Badung ada sebanyak 9.552 orang dirumahkan dan
245 orang di PHK.
"Kami sudah cairkan insentif tahap pertama pada 4 Juni 2020. Sementara pencairan tahap dua,
rencananya akan dilakukan pada Jumat (12/6) nanti," kata Kepala Disperina-ker Badung Ida
Bagus Oka Dir-ga, saat menghadiri rapat bersama Komisi IV DPRD Badung, Selasa (9/6).
Insentif bagi pekerja PHK dan dirumahkan ini masih terus berproses. Pasalnya, untuk menerima
insentif dari Pem-kab Badung para pekerja harus memenuhi sejumlah kriteria. Salah satunya
yang mutlak harus dipenuhi adalah berstatus dirumahkan atau di PHK dan tidak pernah
menerima bantuan apapun selama masa pandemi.
"Untuk penanganan pekerja ini di PHK dan dirumahkan, red), kami berpedoman pada Undang-
undang Ketenagakerjaan dan Surat Edara
n dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami mengutamakan kesepakatan antar kedua belah pihak,
baik pekerja maupun tenaga kerja," katanya.
Mantan Kabag Umum Setda Badung ini mengatakan selama masa pandemi ini, dengan tingkat
PHK dan pekerja yang dirumahkan sangat tinggi, justru tidak ada kasus perselisihan antara
pekerja dan perusahaan. Padahal, kalau suasana normal cukup banyak perselisihan yang
dilaporkan ke Dis-perinaker.
"Saat Covid ini justru pengaduan jauh berkurang dari sebelum normal. Padahal, banyak terjadi
PHK dan dirumahkan," jelasnya.
Pihaknya pun khawatir perselisihan antar pengusaha dan pekerja akan terjadi saat new normal.
Meski demikian pihaknya mengaku sedang menyiapkan tim untuk melakukan lang-kah-langkah
antisipasi.
Kemudian khusus untuk pekerja yangdi-PHK dan dirumahkan, pihaknya mengaku sudah mulai
menyalurkan bantuan berupa insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan yang diterima selama tiga
bulan. Untuk pemberian insentif kepada pekerja sektor pariwisata dan sektor lainnya total
anggaran yang disiapkan sebesar Rp 15 miliar lebih.
Untuk mendapatkan bantuan tersebut total ada sebanyak 9.839 orang pendaftar. Namun,
setelah dilakukan verifikasi dan cleansing lebih dari 8 ribuan pendaftar tidak lolos.
Sementara yang lolos dan berhak mendapat bantuan hanya 1.646 orang. Untuk tahap pertama
pencairannya sudah dilakukan 4 Juni 2020 dengan jumlah penerima 577 orang.
140