Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020

Judul Begini Cara Pemprov DKI Awasi Kantor dan Tempat Usaha di Masa
PSBB Transisi
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Protokol Pencegahan Covid 19 di Tempat Kerja
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/megapolitan/643363/begini-cara-
pemprov-dki-awasi-kantor-dan-tempat-usaha-di-masa-psbb-transisi
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-10 09:47:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3

Layanan Korpo
Sentimen positive

Narasumber

positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi) Ceklis ini lah
yang nanti mereka isi secara jujur kita minta diisi berapa. Nanti dia buat pakta integritas, itu lah
yang memudahkan kami untuk melakukan pengecekan. Kenapa memudahkan? Karena kami
kan punya data mereka wajib lapor

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi) Iya, sanksi itu
kan ada tahapannya. Pertama peringatan, kedua pemberhentian operasi untuk sementara
waktu. Kalau masih bandel kemudian penerapan sanksi, masih bandel juga baru rekomendasi
untuk pencabutan izin. Jadi, nggak begitu melanggar langsung dicabut izin, nggak lah, masih
ada tahap pembinaan

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi) Kan saya sudah
keluarin SK, berarti benar. Kami minta dipatuhi. Ini sebenarnya momentum kita mengajak
masyarakat taat dan disiplin terhadap ketentuan karena kalau tidak taat dan disiplin nanti jumlah
penderitanya lebih banyak, kan rugi sendiri. Protokol kesehatan diterapkan bukan hanya di
kantor, tetapi juga selama perjalanan menuju dan pulang kantor atau tempat usaha

Ringkasan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bekerja keras untuk mengawasi perkantoran atau tempat
usaha menjalankan protokol kesehatan selama masa transisi pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif. Meskipun sumber daya manusia
Pemprov DKI terbatas, namun mereka memastikan akan tetap melakukan pengawasan yang
ketat dan menindak perkantoran dan tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan.

144