Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2020

BEGINI CARA PEMPROV DKI AWASI KANTOR DAN TEMPAT USAHA DI MASA PSBB
TRANSISI

Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bekerja keras untuk mengawasi perkantoran
atau tempat usaha menjalankan protokol kesehatan selama masa transisi pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif. Meskipun sumber
daya manusia Pemprov DKI terbatas, namun mereka memastikan akan tetap melakukan
pengawasan yang ketat dan menindak perkantoran dan tempat usaha yang melanggar protokol
kesehatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah mengatakan pihaknya
mempunyai dua metode pengawasan terhadap perkantoran dan tempat usaha dalam
menjalankan protokol kesehatan khususnya dalam memastikan kapasitas 50 persen dan sistem
shifting dalam masuk kerja. Pertama, kata dia, Pemprov DKI akan memberikan checklist terkait
protokol kesehatan dan data perusahaan untuk diisi secara jujur oleh pihak perusahaan.

"Ceklis ini lah yang nanti mereka isi secara jujur kita minta diisi berapa. Nanti dia buat pakta
integritas, itu lah yang memudahkan kami untuk melakukan pengecekan. Kenapa
memudahkan? Karena kami kan punya data mereka wajib lapor," ujar Andri saat dihubungi,
Selasa (9/6/2020).

Kemudian, kata Andri, pihaknya akan melakukan pengecekan dan pencocokan antara data yang
ditulis oleh pihak perusahaan dengan data yang mereka miliki. Jika tidak cocok, kata dia, diminta
untuk diperbaiki dan jika sudah cocok, maka Pemprov DKI akan melakukan pengawasan model
kedua, yakni peninjauan langsung di lapangan.

Pemprov DKI, kata Andri, akan melakukan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar
protokol kesehatan termasuk kapasitas 50 persen karyawan yang masuk kerja dan pembagian
waktu masuk kerja sehingga tidak terjadi penumpukan. Dia menegaskan Pemprov DKI akan
memberikan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, denda, penutupan sementara hingga
pencabutan izin usaha jika ada perusahaan yang bandel.

"Iya, sanksi itu kan ada tahapannya. Pertama peringatan, kedua pemberhentian operasi untuk
sementara waktu. Kalau masih bandel kemudian penerapan sanksi, masih bandel juga baru
rekomendasi untuk pencabutan izin. Jadi, nggak begitu melanggar langsung dicabut izin, nggak
lah, masih ada tahap pembinaan," terang Andri.

Lebih lanjut, Andri mengatakan rambu-rambu tata kerja karyawan perkantoran dan tempat
usaha selama masa PSBB Transisi sudah disampaikan oleh pihaknya melalui Surat Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1363 Tahun
2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/ Tempat Kerja
saat Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Surat keputusan tersebut
wajib ditaati oleh pihak perkantoran dan tempat usaha.

"Kan saya sudah keluarin SK, berarti benar. Kami minta dipatuhi. Ini sebenarnya momentum
kita mengajak masyarakat taat dan disiplin terhadap ketentuan karena kalau tidak taat dan
disiplin nanti jumlah penderitanya lebih banyak, kan rugi sendiri. Protokol kesehatan diterapkan
bukan hanya di kantor, tetapi juga selama perjalanan menuju dan pulang kantor atau tempat
usaha," pungkas Andri.

Dalam surat keputusan tersebut, diatur sejumlah hal, antara lain pimpinan perusahaan
membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 internal perusahaan yang terdiri dari pimpinan, bagian
kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan, membatasi jumlah pekerja yang hadir di
perkantoran/tempat kerja paling banyak 50% dari jumlah seluruh pekerja, melakukan

145